Tabengan.com – Isu transfer data pribadi kembali menjadi perbincangan hangat setelah resmi masuk dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diteken pada 19 Februari 2026 di Washington DC. Klausul ini menjadi salah satu poin paling disorot dalam perjanjian perdagangan resiprokal tersebut.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Jamieson Greer. Meski kerap dikaitkan dengan kesepakatan Prabowo–Trump, kedua kepala negara tidak hadir dalam seremoni tersebut.
Masuknya klausul transfer data pribadi dalam ART memicu pertanyaan publik: apakah langkah ini membuka peluang ekonomi digital lebih luas, atau justru berpotensi menjadi bumerang bagi kedaulatan data Indonesia?
Apa Isi Klausul Transfer Data Pribadi?
Dalam dokumen ART bagian perdagangan dan teknologi digital, disebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan untuk memindahkan data pribadi ke Amerika Serikat dengan mengakui AS sebagai yurisdiksi yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia.
Artinya, transfer data pribadi dari Indonesia ke AS akan diakui sah sepanjang memenuhi standar perlindungan yang dianggap setara.
Klausul ini langsung dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sebelumnya ditegaskan sebagai fondasi kedaulatan data nasional. Karena itu, sebagian kalangan mempertanyakan bagaimana implementasi pengawasan ketika data warga Indonesia berada di luar yurisdiksi domestik.
Peluang bagi Ekonomi Digital
Dari perspektif perdagangan, transfer data pribadi lintas negara merupakan bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital global. Banyak perusahaan teknologi, layanan cloud, hingga platform e-commerce membutuhkan arus data lintas batas untuk menjalankan operasionalnya.
Dengan adanya kepastian hukum mengenai transfer data pribadi, Indonesia berpotensi menarik investasi di sektor teknologi, pusat data, serta kolaborasi digital dengan perusahaan AS.
USTR dalam pernyataannya menyebut perjanjian ini membuka peluang komersial yang signifikan dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral.
Dalam konteks ini, transfer data pribadi dapat dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan integrasi ekonomi digital kedua negara.
Risiko terhadap Kedaulatan Data
Namun di sisi lain, kekhawatiran muncul terkait kedaulatan digital. Data kini dipandang sebagai aset strategis, bahkan sering disebut sebagai “minyak baru” dalam ekonomi global.
Ketika transfer data pribadi diizinkan secara lebih luas, muncul pertanyaan mengenai akses, pengawasan, dan potensi pemanfaatan data oleh pihak luar.
Meski klausul menyebut perlindungan data memadai, implementasi dan mekanisme pengawasan menjadi faktor kunci. Tanpa pengawasan ketat, potensi asimetri antara negara dengan kekuatan teknologi besar dan negara berkembang bisa terjadi.
Dalam konteks ini, efektivitas UU PDP dan regulasi turunannya akan menjadi penentu apakah transfer data pribadi berjalan dengan prinsip kehati-hatian atau justru membuka celah risiko baru.
Klausul Kekayaan Intelektual
Selain transfer data pribadi, ART juga memuat kewajiban Indonesia untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (IP).
Indonesia diwajibkan meratifikasi atau bergabung dengan sejumlah perjanjian internasional terkait IP serta memperkuat sistem penegakan hukum, termasuk di ranah daring.
Dari sisi perdagangan, penguatan IP dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong inovasi. Namun implementasinya membutuhkan kesiapan aparat penegak hukum dan infrastruktur regulasi yang memadai.
Pernyataan Pemerintah
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan soal siapa menang atau kalah, melainkan upaya membangun kemakmuran bersama dan memperkuat rantai pasok.
Menurutnya, visi perjanjian ini menghormati kedaulatan masing-masing negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Namun dalam praktik perdagangan internasional, manfaat nyata akan sangat bergantung pada detail implementasi dan posisi tawar masing-masing pihak.
Untung atau Bumerang?
Jawaban atas pertanyaan apakah transfer data pribadi ini menguntungkan atau merugikan Indonesia tidak bisa dilihat secara hitam-putih.
Jika diimplementasikan dengan pengawasan ketat, standar perlindungan setara, dan transparansi tinggi, kebijakan ini bisa membuka peluang investasi serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global.
Sebaliknya, tanpa mekanisme kontrol yang jelas, risiko kebocoran, penyalahgunaan, atau ketimpangan akses data dapat meningkat.
Kunci utamanya ada pada regulasi turunan, pengawasan lintas otoritas, serta komitmen menjaga kepentingan nasional.
Transfer data pribadi dalam ART RI-AS pada akhirnya bukan sekadar klausul teknis perdagangan, tetapi bagian dari dinamika besar transformasi digital global. Tantangannya adalah memastikan integrasi ekonomi tidak mengorbankan kedaulatan data yang selama ini diperjuangkan.
