Tabengan.com – Pemerintah Indonesia menyiapkan skema insentif mobil listrik dengan mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini dirancang untuk mendorong produsen kendaraan listrik meningkatkan penggunaan komponen lokal sekaligus memperkuat industri otomotif dan rantai pasok di dalam negeri.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia mengatakan, Kementerian Perindustrian telah mulai menghitung skema insentif yang dapat diberikan berdasarkan tingkat kandungan lokal pada kendaraan listrik.
Menurut Agus, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pemerintah ingin memastikan masuknya investasi kendaraan listrik ke Indonesia memberikan dampak yang lebih luas bagi industri nasional.
“Beberapa hari yang lalu saya diperintahkan oleh Pak Luhut bahwa, ini untuk Pak Dirjen, Pak Dirjen ya coba kita mulai hitung agar kita coba pelajari memberikan program insentif yang berbasis penguatan nilai TKDN,” ujar Agus saat peresmian pabrik BYD Indonesia di Subang, Jawa Barat.
Dalam rancangan kebijakan tersebut, nilai TKDN akan menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan besaran dukungan yang diberikan pemerintah kepada produsen kendaraan listrik. Artinya, produsen yang memiliki tingkat penggunaan komponen lokal lebih tinggi berpotensi memperoleh perhatian dan dukungan insentif yang lebih besar.
“Jadi semakin tinggi nilai TKDN itu semakin perlu mendapat perhatian dari pemerintah termasuk persiapan-persiapan insentifnya,” kata Agus.
Kementerian Perindustrian saat ini masih berada pada tahap penyusunan desain program. Setelah rancangan tersebut disiapkan, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas lebih lanjut mekanisme dan bentuk insentif yang akan diterapkan.
“Kami akan segera desain dan juga kami akan segera koordinasi dengan Kementerian Keuangan,” tegas Agus.
Kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan industri kendaraan listrik mampu menciptakan efek berantai terhadap manufaktur komponen lokal.
Selama ini, salah satu tantangan pengembangan industri otomotif nasional adalah memastikan investasi tidak berhenti pada aktivitas perakitan kendaraan. Pemerintah menginginkan produsen yang berinvestasi di Indonesia secara bertahap melibatkan lebih banyak pemasok dan industri komponen lokal dalam proses produksinya.
Karena itu, peningkatan TKDN menjadi bagian penting dalam peta jalan pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Pemerintah telah menetapkan target peningkatan kandungan lokal secara bertahap.
Pada tahun ini, target TKDN ditetapkan sebesar 40 persen. Persentase tersebut kemudian akan ditingkatkan menjadi 60 persen pada periode 2027 hingga 2029. Selanjutnya, pemerintah menargetkan nilai TKDN mencapai 80 persen pada 2030.
Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin membangun ekosistem kendaraan listrik yang semakin kuat di dalam negeri. Peningkatan kandungan lokal diharapkan tidak hanya berasal dari proses produksi kendaraan, tetapi juga mendorong pertumbuhan berbagai industri pendukung.
“Ini agar investasi tidak berhenti hanya pada perakitan, tetapi semakin melibatkan industri komponen dan rantai pasok dalam negeri,” tandas Agus.
Penerapan insentif berdasarkan TKDN juga dapat menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong produsen meningkatkan komitmen terhadap penggunaan komponen lokal. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan pasar kendaraan listrik, tetapi juga pada penguatan struktur industri nasional.
Bagi industri otomotif, pengembangan rantai pasok domestik menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem produksi yang berkelanjutan. Semakin banyak komponen yang dapat diproduksi di dalam negeri, semakin besar pula peluang terciptanya aktivitas manufaktur baru yang melibatkan perusahaan lokal.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan meningkatnya investasi kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah berupaya menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai lokasi pemasaran produk kendaraan listrik, tetapi juga sebagai basis produksi yang mampu mengembangkan komponen dan rantai pasok secara mandiri.
Skema insentif yang tengah disiapkan nantinya diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi produsen untuk meningkatkan kandungan lokal. Namun, pemerintah masih perlu merampungkan desain kebijakan serta melakukan pembahasan lintas kementerian sebelum skema tersebut diterapkan.
Dengan menjadikan TKDN sebagai dasar pertimbangan, pemerintah ingin menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemberian insentif dan kontribusi industri kendaraan listrik terhadap perekonomian nasional. Produsen yang meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri akan mendapatkan ruang lebih besar untuk memperoleh dukungan pemerintah.
Target TKDN hingga 80 persen pada 2030 sekaligus memperlihatkan ambisi pemerintah dalam membangun industri kendaraan listrik yang tidak hanya bergantung pada kegiatan perakitan. Penguatan industri komponen dan rantai pasok domestik menjadi bagian penting agar investasi kendaraan listrik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi industri otomotif Indonesia.
