Tabengan.com – Komdigi blokir Grok AI setelah layanan kecerdasan buatan milik platform media sosial X dinilai melanggar ketentuan hukum di Indonesia. Menyusul kebijakan tersebut, X Corp akhirnya mengirimkan surat pembelaan resmi kepada Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya normalisasi akses layanan Grok AI.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengonfirmasi bahwa akses Grok AI saat ini sedang memasuki tahap normalisasi bersyarat dan berada di bawah pengawasan ketat regulator. Langkah ini dilakukan setelah X menyampaikan komitmen tertulis terkait perbaikan layanan dan kepatuhan terhadap regulasi nasional sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa keputusan normalisasi tidak bersifat permanen maupun tanpa syarat. Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum digital yang dapat dievaluasi sewaktu-waktu.
“Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan,” ujar Alexander dalam keterangan resmi, Senin (2/2/2026).
Sebelumnya, Komdigi blokir Grok AI menyusul temuan penyalahgunaan layanan tersebut untuk pembuatan dan penyebaran konten deepfake seksual non-konsensual, termasuk materi yang menargetkan perempuan dan anak-anak. Konten tersebut dinilai melanggar hukum nasional serta prinsip perlindungan anak dan keamanan ruang digital.
Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, X menyatakan telah menerapkan sejumlah langkah penanganan berlapis. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem perlindungan teknis, pembatasan akses terhadap fitur tertentu, penajaman kebijakan internal, peningkatan penegakan aturan komunitas, hingga aktivasi protokol respons insiden.
Alexander menegaskan seluruh klaim perbaikan yang disampaikan X tidak serta-merta diterima begitu saja. Komdigi akan melakukan verifikasi dan pengujian berkelanjutan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah tersebut dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
“Normalisasi ini disertai pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika ditemukan ketidakkonsistenan atau pelanggaran lanjutan, Komdigi tidak akan ragu mengambil tindakan korektif, termasuk menghentikan kembali akses layanan,” tegasnya.
Menurut Komdigi, kebijakan pembatasan maupun normalisasi akses terhadap layanan digital diterapkan secara proporsional, transparan, dan berbasis regulasi. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan publik serta memastikan ruang digital nasional tetap aman, sehat, dan berkeadilan.
Pemerintah juga mencatat adanya komitmen dari X untuk terus menjalin dialog konstruktif dan bekerja sama dengan otoritas Indonesia. Namun, Komdigi menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum nasional merupakan kewajiban mutlak bagi seluruh platform global yang beroperasi di Indonesia.
“Dialog tetap kami buka, tetapi kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah kewajiban. Normalisasi layanan bukan titik akhir, melainkan bagian dari proses pengawasan negara yang berkelanjutan,” tutup Alexander.
Kasus Komdigi blokir Grok AI menjadi preseden penting dalam tata kelola kecerdasan buatan dan platform digital global di Indonesia. Pemerintah menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap layanan berbasis AI yang terbukti membahayakan masyarakat atau melanggar hukum, sembari tetap membuka ruang bagi perbaikan dan kepatuhan yang terukur.
