Tabengan.com – Penipuan digital ASEAN kini menjadi ancaman serius bagi konsumen di kawasan Asia Tenggara. Persoalannya bukan hanya semakin beragamnya modus yang digunakan pelaku, tetapi juga sulitnya korban mendapatkan kembali uang yang telah hilang. Laporan terbaru GSMA menunjukkan 82% korban yang mengalami kerugian finansial tidak berhasil memulihkan uang mereka.
Temuan tersebut tercantum dalam GSMA ASEAN Consumer Scam Report 2026. Riset ini mencakup konsumen dari enam negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Laporan tersebut diluncurkan dalam Digital Trust Summit yang menjadi bagian dari M360 ASEAN di Kuala Lumpur. Selain tingginya jumlah korban yang gagal mendapatkan kembali kerugiannya, GSMA menemukan 45% kasus penipuan yang telah dilaporkan masih belum terselesaikan.
Situasi tersebut dinilai dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap ekosistem digital. Ketika korban merasa tidak mendapatkan penyelesaian setelah mengalami penipuan, kepercayaan terhadap layanan digital, saluran komunikasi, serta praktik berbagi data dapat ikut menurun.
Mayoritas Korban Tidak Berhasil Pulihkan Uang
Salah satu temuan paling mencolok dalam laporan GSMA adalah besarnya tingkat kerugian finansial yang dialami korban. Dari seluruh konsumen yang disurvei, sekitar 8% mengaku pernah menjadi korban penipuan dalam periode 12 bulan terakhir.
Dari kelompok tersebut, sebanyak 68% menyatakan mengalami kerugian finansial. Namun, sebagian besar korban tidak mampu mengembalikan dana yang telah berpindah ke tangan pelaku.
GSMA mencatat 82% korban yang mengalami kerugian uang gagal memulihkan dana mereka. Bahkan, hanya 10% korban yang berhasil mendapatkan kembali seluruh uang yang hilang.
Dampaknya tidak hanya terlihat pada kondisi finansial korban. Pengalaman menjadi korban juga dapat mengubah perilaku konsumen dalam menggunakan layanan keuangan digital. Konsumen yang pernah mengalami penipuan tercatat memiliki kemungkinan lebih dari dua kali lipat untuk berpindah rekening atau penyedia layanan dibandingkan konsumen yang belum pernah menjadi korban.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan fraud telah berkembang menjadi isu kepercayaan. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan keamanan sebuah layanan, tetapi juga bagaimana penyedia layanan menangani kasus ketika penipuan terjadi.
Aplikasi Pesan Menjadi Saluran yang Banyak Digunakan
Perkembangan penipuan digital ASEAN juga berkaitan erat dengan semakin luasnya penggunaan platform komunikasi online. Dalam laporan GSMA, aplikasi messaging menjadi saluran yang paling umum digunakan konsumen untuk menemukan atau mengalami scam.
Sebanyak 41% pengalaman penipuan yang dilaporkan responden terjadi melalui saluran komunikasi tersebut. GSMA tidak menunjuk satu aplikasi tertentu sebagai sumber utama penipuan. Karena itu, angka tersebut mencerminkan kategori saluran komunikasi, bukan satu merek platform.
Modus yang digunakan pelaku juga semakin beragam. Penipuan dapat berkedok investasi, mata uang kripto, belanja online hingga tawaran pekerjaan. Dalam sejumlah modus, korban diarahkan atau dibujuk untuk mengirimkan uang secara langsung kepada pelaku.
Besarnya ancaman tersebut tercermin dari tingkat kekhawatiran konsumen. Sebanyak 96% responden mengaku khawatir menjadi korban penipuan atau peretasan. Artinya, hampir seluruh konsumen yang disurvei memandang aktivitas digital memiliki risiko keamanan yang perlu diwaspadai.
AI Membuat Modus Penipuan Semakin Sulit Dikenali
Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu faktor yang membuat ancaman semakin kompleks. GSMA menyebut hampir sembilan dari 10 konsumen telah mengenali setidaknya satu bentuk penggunaan AI dalam aktivitas penipuan.
Teknologi AI dapat dimanfaatkan pelaku untuk menghasilkan materi phishing yang lebih meyakinkan, membuat deepfake, melakukan kloning suara, hingga memalsukan identitas digital. Kemampuan tersebut memungkinkan pelaku menciptakan komunikasi yang terlihat semakin mirip dengan interaksi asli.
Perubahan ini membuat masyarakat menghadapi tantangan yang lebih besar. Sebelumnya, kewaspadaan terhadap penipuan digital dapat difokuskan pada pemeriksaan tautan, nomor telepon, alamat situs atau permintaan data pribadi.
Kini, konsumen juga harus mempertanyakan keaslian suara, wajah, identitas, serta pihak yang berkomunikasi dengan mereka. Teknologi yang semakin mudah diakses berpotensi membuat batas antara komunikasi asli dan manipulasi menjadi semakin sulit dikenali.
Kepercayaan Menjadi Fondasi Ekonomi Digital
Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan perkembangan ekonomi digital di ASEAN harus diiringi dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang digunakan.
“Akses saja kini tidak lagi cukup,” ujar Gorman.
Menurutnya, masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa layanan digital yang digunakan aman, dapat diandalkan, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban. Kepercayaan tersebut dinilai menjadi salah satu prasyarat bagi partisipasi masyarakat, inovasi, serta pertumbuhan ekonomi digital di kawasan.
Karena itu, penanganan fraud tidak dapat hanya dibebankan kepada konsumen. Pemerintah, regulator, operator seluler, platform digital, dan institusi keuangan perlu membangun mekanisme perlindungan secara bersama-sama.
Upaya tersebut dapat mencakup verifikasi identitas, autentikasi komunikasi, pemantauan transaksi, serta pencegahan penipuan sebelum korban mengalami kerugian.
Operator Seluler Diminta Berperan Lebih Aktif
Laporan Digital Nations 2026: Building Trusted Digital Ecosystems in ASEAN yang turut disoroti GSMA mengidentifikasi empat fondasi penting dalam membangun kepercayaan digital. Keempatnya mencakup identitas, komunikasi, jaringan yang tangguh, dan intelijen kolektif.
Operator telekomunikasi memiliki posisi strategis dalam ekosistem tersebut. Perannya tidak lagi sebatas menyediakan koneksi internet dan layanan komunikasi, tetapi juga dapat mencakup verifikasi identitas, pengamanan jaringan, autentikasi, pencegahan fraud, serta pertukaran informasi mengenai ancaman.
Namun, operator tidak dapat menangani persoalan tersebut sendirian. Penipuan digital ASEAN dapat berpindah dari satu platform ke platform lainnya dan bahkan melintasi batas negara. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah, regulator, perusahaan telekomunikasi, lembaga keuangan, dan platform digital.
Tingginya angka korban yang gagal mendapatkan kembali uang serta masih banyaknya kasus yang belum terselesaikan menjadi peringatan bagi perkembangan ekonomi digital di kawasan.
Jika masyarakat mulai ragu menerima pesan, melakukan transaksi, membagikan data, atau menggunakan layanan digital karena takut menjadi korban, dampaknya akan melampaui kerugian individu. Persoalan tersebut dapat berkembang menjadi ancaman terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan ekosistem ekonomi digital ASEAN.
