Tabengan.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan program internet murah 1,4 GHz mampu melayani hingga 10,8 juta rumah tangga pada 2030, seiring rampungnya lelang pita frekuensi dan kesiapan implementasi layanan secara bertahap.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan bahwa hingga 2025 pemerintah masih berada pada tahap persiapan teknis dan regulasi. Meski demikian, layanan internet murah 1,4 GHz disebut sudah siap dioperasikan secara bertahap mulai 2026.
“Dengan komitmen melayani 10,8 juta rumah tangga pada tahun 2030,” ujar Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (26/1/2026).
Implementasi Bertahap Mulai 2026
Dalam tahap awal, Komdigi menargetkan internet murah 1,4 GHz pada 2026 dapat menjangkau sekitar 1,99 juta penduduk atau rumah tangga. Implementasi dilakukan secara bertahap agar penyedia layanan dapat menyesuaikan pembangunan jaringan dan infrastruktur pendukung.
Pita frekuensi 1,4 GHz dimanfaatkan melalui penyelenggaraan Broadband Wireless Access (BWA), yang dinilai lebih efisien untuk menghadirkan akses internet rumah tangga dengan biaya terjangkau, khususnya di wilayah dengan keterbatasan jaringan kabel.
Program internet murah 1,4 GHz ini diposisikan sebagai solusi akses tetap nirkabel (fixed wireless access) untuk mempercepat pemerataan konektivitas nasional.
Perluasan 5G Ikut Dipercepat
Selain fokus pada internet murah 1,4 GHz, Komdigi juga menargetkan perluasan jaringan 5G nasional. Pada 2026, cakupan 5G ditargetkan mencapai 8,5% dari total luas permukiman, meningkat dari 6,33% pada 2025.
Meutya menyebut capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 4,4%. Pemerintah optimistis target lanjutan dapat tercapai seiring rencana lelang frekuensi tambahan untuk mendukung 5G.
“Kami cukup confident karena akan melakukan lelang untuk 5G yang diharapkan juga membantu peningkatan layanan 4G,” ujar Meutya.
Cakupan 4G Hampir Menyeluruh
Untuk jaringan 4G, Komdigi mencatat bahwa pada 2025 layanan tersebut telah menjangkau 98,95% populasi Indonesia. Pada 2026, cakupan 4G ditargetkan meningkat menjadi 99,05%, atau melampaui target RPJMN 2029.
Pemerintah menilai kehadiran internet murah 1,4 GHz akan menjadi pelengkap penting bagi jaringan seluler, terutama untuk kebutuhan akses internet rumah tangga dengan harga terjangkau.
Hasil Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Sebelumnya, pada 2025 Komdigi telah menyelenggarakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum dalam mendukung layanan broadband nirkabel.
Hasil lelang menetapkan:
-
PT Telemedia Komunikasi Pratama (anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk/WIFI) sebagai pemenang Regional I (Jawa, Maluku, Papua) dengan penawaran Rp403,7 miliar, mengungguli Telkom dan Eka Mas Republik.
-
PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II (Sumatra, Bali, Nusa Tenggara) dengan penawaran Rp300,8 miliar.
-
Perusahaan yang sama juga memenangkan Regional III (Kalimantan dan Sulawesi) dengan nilai Rp100 miliar.
Pemenang lelang ini akan menjadi tulang punggung implementasi internet murah 1,4 GHz di berbagai wilayah Indonesia.
Lelang Frekuensi Baru: 700 MHz dan 2,6 GHz
Usai lelang 1,4 GHz, pemerintah juga menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yakni pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.
Pita 700 MHz tergolong low band yang memiliki jangkauan luas, sehingga cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok. Sementara pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas, ideal untuk mendukung 5G dan peningkatan kapasitas data di kawasan perkotaan.
Kombinasi ketiga pita tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem konektivitas nasional, dengan internet murah 1,4 GHz sebagai fondasi akses terjangkau bagi rumah tangga.
Menuju Akses Internet Lebih Merata
Dengan strategi lelang spektrum, perluasan 4G dan 5G, serta implementasi internet murah 1,4 GHz, pemerintah menargetkan akses internet yang lebih merata dan inklusif.
Program ini diharapkan tidak hanya menurunkan biaya akses, tetapi juga mendorong transformasi digital di sektor pendidikan, UMKM, dan layanan publik, khususnya di wilayah yang selama ini belum terlayani optimal.
