Tabengan.com – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menegaskan bahwa pemerataan jaringan 5G menjadi kunci strategis bagi pengembangan dan adopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia.
Ketua Bidang Industri IoT, AI, dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, menyebut pemerintah perlu menjadikan percepatan 5G sebagai agenda prioritas nasional mulai 2026, jika Indonesia ingin serius membangun ekosistem AI yang kompetitif.
Pernyataan tersebut disampaikan Teguh dalam ajang Indonesia Digital Festival 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
“Kalau kita bicara sejarah, 4G dulu membuat e-commerce dan layanan digital tumbuh masif di Indonesia. Sekarang kalau mau bicara AI, ya fondasinya harus 5G,” ujar Teguh.
5G Jadi Tulang Punggung AI, dari Smart Home hingga Smart City
Menurut Teguh, karakteristik AI yang membutuhkan latensi rendah, kecepatan tinggi, dan konektivitas masif tidak dapat ditopang optimal oleh jaringan generasi sebelumnya.
Teknologi 5G dinilai menjadi prasyarat utama untuk mendorong implementasi AI secara luas, mulai dari level rumah tangga hingga skala kota.
“Pertumbuhan Smart Home di Indonesia konsisten meningkat setiap tahun, bahkan mencapai sekitar 15 persen. Di balik itu, ada AI yang bekerja, dan AI butuh 5G sebagai jaringan pendukungnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Teguh menilai pengembangan Smart City, otomasi industri, transportasi cerdas, hingga layanan publik berbasis data real-time akan sulit berkembang tanpa ketersediaan jaringan 5G yang merata dan stabil.
Cakupan 5G Indonesia Masih Tertinggal
Namun di sisi lain, Teguh menyoroti masih terbatasnya cakupan jaringan 5G di Indonesia. Berdasarkan Rancangan Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) periode 2025–2029, target cakupan 5G nasional baru diproyeksikan mencapai 7 persen pada 2029.
Data hingga akhir 2025 menunjukkan cakupan 5G Indonesia masih berada di bawah 10 persen, bahkan sejumlah laporan menyebut angkanya baru sekitar 4,44 persen, tergantung pada metode pengukuran populasi dan wilayah.
Kondisi ini membuat Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga. Malaysia, misalnya, telah mencatat cakupan 5G hingga sekitar 80 persen.
“Kalau kita ingin AI berkembang di dalam negeri, ketertinggalan ini harus segera dikejar,” ujar Teguh.
Operator Minta Penghapusan BHP Frekuensi
Isu percepatan 5G juga disoroti dari sisi regulasi dan biaya industri. Dalam forum yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, kembali mengusulkan penghapusan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio.
Merza mengatakan pihaknya telah berulang kali menyampaikan aspirasi tersebut kepada Komdigi, seiring tuntutan percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional.
“Komdigi minta kualitas internet seluler meningkat, tapi harganya jangan mahal. Dari sisi operator, kami juga minta supaya BHP diturunkan. Bahkan, lebih ideal lagi kalau dihapus,” ujar Merza.
BHP Dinilai Tak Lagi Relevan
Menurut Merza, skema BHP yang berlaku saat ini sudah tidak lagi relevan dengan kondisi industri telekomunikasi saat ini. Model bisnis operator telah berubah signifikan dibanding era awal telekomunikasi seluler.
“Dulu pendapatan operator besar dari layanan suara, sehingga BHP suara masih masuk akal. Sekarang, modelnya sudah data-centric, dan tekanan investasi justru makin besar,” jelasnya.
Selain BHP frekuensi, operator seluler juga masih menanggung beban pajak dan berbagai regulatory charge dari pemerintah pusat hingga daerah.
Ironisnya, Merza menilai kondisi tersebut tidak dialami oleh perusahaan digital global.
“Saat operator dikebut mempercepat infrastruktur digital, di sisi lain platform digital besar seperti Meta dan lainnya tidak menanggung BHP maupun beban pajak yang setara,” ujarnya.
Tantangan Menuju Indonesia Digital Berbasis AI
Pernyataan Mastel dan ATSI memperlihatkan bahwa transformasi digital berbasis AI di Indonesia tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kebijakan dan keberpihakan regulasi.
Tanpa percepatan 5G dan reformasi biaya frekuensi, ambisi Indonesia menjadi pemain utama AI di kawasan berisiko tertahan di atas kertas—sementara negara lain sudah melaju dengan kecepatan 5G penuh.
Singkatnya, AI butuh otak cerdas, tetapi tanpa jaringan 5G yang kuat, otak itu akan berpikir dengan koneksi lemot.
