Tabengan.com – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) kembali mendorong penghapusan BHP operator seluler yang selama ini dibebankan kepada industri telekomunikasi. Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi industri saat ini dan justru berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional.
Sekretaris Jenderal ATSI, Merza Fachys, menyampaikan harapan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam diskusi Indonesia Digital Festival 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
ATSI: BHP Operator Seluler Sudah Tidak Relevan
Merza mengungkapkan bahwa ATSI telah berulang kali berdiskusi dengan Komdigi mengenai tantangan pengembangan jaringan seluler di Indonesia, terutama di tengah tuntutan peningkatan kualitas layanan internet dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Komdigi minta supaya internet seluler kita harus meningkat tetapi harganya jangan mahal-mahal. Kita juga minta supaya BHP juga diturunkan,” ujar Merza.
Ia bahkan menyampaikan usulan yang lebih tegas agar BHP operator seluler dihapuskan sepenuhnya, mengingat beban yang ditanggung operator semakin berat.
“Kami bahkan sudah sering mengusulkan ini sampai Komdigi mungkin juga sudah bosan mendengarnya. Supaya tidak bosan, maka lebih baik BHP dihilangkan,” katanya.
Menurut Merza, skema BHP frekuensi saat ini merupakan warisan dari era ketika pendapatan operator seluler masih sangat bergantung pada layanan suara dan SMS.
“Dulu mungkin pendapatan operator seluler bisa dapat banyak dari panggilan telepon dan sangat layak untuk terkena BHP suara. Tetapi saat ini sudah tidak relevan,” jelasnya.
Beban Ganda Operator di Tengah Percepatan Digital
Selain BHP operator seluler, Merza menyoroti berbagai beban lain yang harus ditanggung industri telekomunikasi, mulai dari pajak hingga berbagai regulatory charge dari pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi lain, operator justru dituntut mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk perluasan jaringan 4G dan 5G hingga ke wilayah pelosok.
“Saat kita dikebut untuk mempercepat infrastruktur digital kita, di sisi lain perusahaan digital seperti Meta dan lainnya tidak terkena pajak maupun menanggung BHP ini,” lanjut Merza.
Kondisi ini dinilai menciptakan ketimpangan antara operator jaringan yang menanggung biaya besar dengan platform digital global yang memanfaatkan infrastruktur tersebut tanpa kewajiban serupa.
PNBP Komdigi Masih Bertumpu pada BHP
Dorongan penghapusan BHP ini muncul di tengah tingginya ketergantungan penerimaan negara pada sektor tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital memproyeksikan sekitar 80% Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 berasal dari BHP frekuensi, sertifikasi alat, serta Izin Stasiun Radio (ISR).
Total target PNBP Komdigi tahun 2025 mencapai Rp25,25 triliun, meningkat sekitar 11% dibanding realisasi tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyebut kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.
“Target di kami Rp20 triliun kurang lebih,” ujar Wayan dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).
Pendapatan tersebut dihimpun dari BHP frekuensi, ISR, serta hasil lelang spektrum frekuensi pada periode sebelumnya.
Dilema Negara dan Industri
ISR sendiri merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang dikeluarkan Komdigi, sementara BHP operator seluler mewajibkan pengguna spektrum membayar biaya tertentu kepada negara.
Kedua instrumen ini selama ini menjadi tulang punggung PNBP sektor komunikasi, terutama dari operator seluler dan lembaga penyiaran.
Bahkan, pada kuartal I/2025, Komdigi tercatat sebagai salah satu penyumbang PNBP terbesar di antara kementerian dan lembaga negara.
Namun, bagi ATSI, ketergantungan negara terhadap BHP frekuensi justru berisiko memperlambat transformasi digital jika tidak diimbangi kebijakan fiskal yang lebih adaptif.
Arah Kebijakan Dipertanyakan
Usulan penghapusan BHP operator seluler kini menjadi perdebatan strategis antara kepentingan fiskal negara dan keberlanjutan industri telekomunikasi. Operator menilai insentif dan keringanan biaya diperlukan agar investasi jaringan tetap berjalan, kualitas layanan meningkat, dan tarif data tetap terjangkau.
Sementara pemerintah masih dihadapkan pada kebutuhan menjaga penerimaan negara di tengah meningkatnya belanja infrastruktur dan digitalisasi layanan publik.
Ke depan, diskusi antara ATSI dan Komdigi diperkirakan akan terus berlanjut, seiring tekanan untuk mempercepat pemerataan internet dan transformasi digital nasional tanpa membebani masyarakat maupun industri secara berlebihan.
