Tabengan.com – Keamanan data sensitif menjadi perhatian penting bagi perusahaan di Indonesia seiring semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Perusahaan penyedia solusi keamanan siber SearchInform mengingatkan pelaku industri agar memperkuat perlindungan terhadap informasi penting, terutama dari ancaman yang berasal dari lingkungan internal organisasi.
Langkah preventif seperti penerapan teknologi Data Loss Prevention (DLP) serta pengelolaan hak akses dinilai semakin penting untuk mengurangi risiko kebocoran informasi. Pasalnya, ancaman terhadap data perusahaan tidak selalu berasal dari serangan siber eksternal, tetapi juga dapat muncul dari aktivitas karyawan yang memiliki akses terhadap informasi sensitif.
Country Director SearchInform Indonesia, Mairi Herman, mengatakan peningkatan volume data yang dikelola perusahaan turut meningkatkan potensi risiko keamanan.
“Banyak organisasi masih berfokus pada ancaman peretasan eksternal, padahal ancaman kebocoran data berulang kali bersumber dari akses internal perusahaan, baik akibat kecerobohan karyawan maupun tindakan penyalahgunaan wewenang secara sengaja,” terang Mairi.
Menurutnya, perusahaan perlu melihat keamanan data secara lebih menyeluruh. Perlindungan tidak cukup hanya dengan memasang sistem keamanan untuk menghadapi peretas dari luar, tetapi juga harus mencakup bagaimana data diakses, digunakan, dipindahkan, dan disimpan oleh orang-orang di dalam organisasi.
94,22 Juta Data Indonesia Mengalami Kebocoran
Urgensi memperkuat keamanan data sensitif juga terlihat dari tingginya jumlah data yang mengalami kebocoran di Indonesia.
Dalam Risk and Governance Summit pada November 2024, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengungkapkan sebanyak 94,22 juta data di Indonesia mengalami kebocoran dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keamanan informasi di tengah meningkatnya aktivitas digital. Bagi perusahaan, kebocoran data bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan konsumen dan reputasi bisnis.
Kondisi tersebut juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Kondisi ini memperjelas tantangan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),” ujar Ogi.
Penerapan regulasi perlindungan data membuat perusahaan perlu memiliki mekanisme yang jelas dalam mengelola informasi pribadi maupun data penting lainnya. Pengamanan harus dilakukan sejak data dikumpulkan hingga digunakan dan disimpan dalam sistem perusahaan.
Lima Langkah Perkuat Keamanan Data Sensitif
SearchInform memetakan lima langkah strategis yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengurangi risiko kebocoran informasi internal. Kelima langkah tersebut mencakup pengenalan data sensitif, pengelolaan akses, edukasi karyawan, transparansi ketika terjadi insiden, serta pemanfaatan teknologi DLP.
1. Kenali dan Klasifikasikan Data Sensitif
Langkah pertama adalah mengenali jenis data yang dianggap sensitif sekaligus melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat kepentingannya.
Perusahaan perlu mengetahui informasi apa saja yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Selain itu, organisasi juga perlu memetakan lokasi penyimpanan data dan bagaimana informasi tersebut digunakan dalam aktivitas operasional sehari-hari.
Pemetaan tersebut dapat membantu perusahaan menentukan prioritas perlindungan. Data dengan tingkat sensitivitas tinggi dapat diberikan standar keamanan yang lebih ketat dibandingkan informasi yang memiliki risiko lebih rendah.
Tanpa pemetaan yang jelas, perusahaan akan kesulitan mengetahui informasi mana yang paling berisiko ketika terjadi insiden keamanan.
2. Batasi dan Pantau Hak Akses
Pengelolaan hak akses menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan data sensitif. Tidak semua karyawan membutuhkan akses terhadap seluruh informasi yang tersedia di dalam perusahaan.
Karena itu, hak akses perlu diberikan berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Akses juga harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan kewenangan yang dimiliki setiap pengguna masih relevan.
SearchInform menyarankan pemanfaatan sistem Data-Centric Audit and Protection (DCAP) untuk membantu organisasi mengevaluasi serta memetakan kewenangan akses secara lebih terstruktur.
Pengaturan hak akses juga perlu segera diperbarui ketika terjadi perubahan jabatan, perpindahan tanggung jawab, maupun pengunduran diri karyawan.
Langkah tersebut penting untuk mencegah akun atau kewenangan lama tetap dapat digunakan untuk mengakses informasi perusahaan setelah seseorang tidak lagi memiliki kepentingan terhadap data tersebut.
3. Tingkatkan Kesadaran Keamanan Siber
Teknologi keamanan yang canggih tidak akan sepenuhnya efektif apabila pengguna di dalam organisasi tidak memahami risiko keamanan siber.
Kesalahan manusia dapat menjadi salah satu pintu masuk kebocoran data. Contohnya adalah karyawan yang secara tidak sengaja mengunggah dokumen perusahaan ke layanan cloud pribadi atau memberikan informasi penting setelah menjadi korban phishing.
Karena itu, perusahaan perlu memberikan edukasi keamanan siber secara berkala kepada seluruh karyawan. Materi pelatihan dapat mencakup cara mengenali phishing, mengelola informasi sensitif, menggunakan perangkat perusahaan, serta mengikuti prosedur perlindungan data.
Pelatihan yang dilakukan secara konsisten diharapkan dapat membentuk budaya keamanan di lingkungan kerja. Dengan begitu, perlindungan data tidak hanya menjadi tanggung jawab tim teknologi informasi, tetapi menjadi bagian dari aktivitas seluruh karyawan.
4. Transparan Saat Terjadi Kebocoran Data
Perusahaan juga perlu menyiapkan prosedur penanganan apabila terjadi insiden kebocoran data.
Respons yang cepat menjadi faktor penting untuk membatasi dampak insiden. Perusahaan perlu melakukan investigasi, mengamankan sistem yang terdampak, serta mengambil langkah pemulihan sesegera mungkin.
Dalam kondisi tertentu, perusahaan juga perlu melakukan pemberitahuan kepada regulator yang berwenang dan menyampaikan informasi kepada konsumen yang terdampak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Transparansi dalam menangani insiden dapat membantu perusahaan mempertahankan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Sebaliknya, keterlambatan dalam memberikan informasi berpotensi memperbesar dampak reputasi ketika insiden diketahui publik.
5. Manfaatkan Teknologi Data Loss Prevention
Langkah kelima adalah memperkuat keamanan data sensitif menggunakan teknologi Data Loss Prevention atau DLP.
Teknologi DLP dirancang untuk membantu perusahaan memantau pergerakan data secara real-time melalui berbagai saluran komunikasi dan penyimpanan. Kanal yang dapat diawasi antara lain surat elektronik, layanan cloud, hingga perangkat penyimpanan eksternal.
Sistem tersebut dapat membantu mengidentifikasi aktivitas transfer data yang mencurigakan. Dalam skenario tertentu, aktivitas yang dianggap berisiko dapat diblokir sebelum informasi rahasia keluar dari lingkungan yang dikendalikan organisasi.
Penerapan DLP juga dapat memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap bagaimana data perusahaan digunakan oleh pengguna. Dengan demikian, organisasi memiliki informasi yang lebih lengkap untuk mengidentifikasi potensi kebocoran dan mengambil tindakan pencegahan.
Keamanan Data Membutuhkan Perlindungan Berlapis
Meningkatnya jumlah data yang dikelola perusahaan membuat keamanan informasi tidak dapat hanya mengandalkan satu lapisan perlindungan. Ancaman dapat muncul dari berbagai arah, termasuk dari karyawan yang memiliki akses sah terhadap sistem perusahaan.
Karena itu, pendekatan keamanan data perlu mencakup teknologi, kebijakan internal, pengelolaan hak akses, serta peningkatan kesadaran seluruh karyawan.
Penerapan lima langkah tersebut dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi risiko kebocoran data sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.
Di tengah perkembangan ekonomi digital Indonesia, keamanan data sensitif juga semakin berkaitan erat dengan keberlanjutan bisnis. Perusahaan yang mampu menjaga informasi pelanggan, karyawan, dan data operasional memiliki posisi yang lebih kuat dalam mempertahankan kepercayaan pengguna.
SearchInform menilai kombinasi antara pengelolaan akses yang ketat, edukasi karyawan, prosedur respons insiden, serta teknologi DLP dapat membantu perusahaan membangun sistem perlindungan data yang lebih komprehensif.
Dengan pendekatan berlapis tersebut, pelaku usaha di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mengurangi risiko kebocoran informasi, tetapi juga memenuhi tuntutan regulasi dan menjaga keberlangsungan operasional di tengah semakin kompleksnya ancaman keamanan digital.
