Tabengan.com – Penggunaan KTP elektronik atau e-KTP perlahan mulai bertransformasi di era digital. Masyarakat kini sebenarnya tidak lagi harus bergantung pada fotokopi KTP untuk berbagai keperluan administrasi, karena pemerintah telah menghadirkan solusi berbasis aplikasi bernama Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Aplikasi IKD memungkinkan pengguna menyimpan dan menampilkan data kependudukan langsung dari smartphone. Tidak hanya e-KTP, dokumen lain seperti Kartu Keluarga (KK) juga dapat diakses dalam satu platform. Bahkan, pengguna bisa membagikan salinan data tersebut secara digital ketika dibutuhkan untuk layanan administrasi, baik di sektor keuangan, UMKM, maupun layanan publik lainnya.
Secara konsep, ini adalah lompatan besar dalam digitalisasi layanan kependudukan. Proses yang sebelumnya mengandalkan dokumen fisik dan fotokopi kini mulai diarahkan ke sistem berbasis data digital yang lebih efisien dan terintegrasi.
Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mulus.
Salah satu kendala utama adalah belum meratanya kesiapan infrastruktur di berbagai instansi. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa pemanfaatan penuh e-KTP, termasuk chip yang tertanam di dalamnya, masih terbatas karena belum semua lembaga memiliki perangkat pembaca yang memadai.
Akibatnya, meskipun teknologi sudah tersedia, praktik administratif di banyak tempat masih mengandalkan fotokopi KTP sebagai syarat utama.
“Tidak semua instansi memiliki perangkat elektronik yang bisa memindai e-KTP, dan tidak semua otoritas memiliki regulasi yang mendukung,” ujar Bima Arya dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan bahwa dibutuhkan regulasi yang lebih kuat untuk mendorong seluruh instansi menyiapkan perangkat pendukung tersebut. Tanpa itu, transformasi menuju identitas digital akan berjalan lambat dan tidak merata.
Selain faktor infrastruktur, tantangan lain datang dari sisi literasi digital masyarakat. Tidak semua warga terbiasa menggunakan aplikasi di smartphone, termasuk IKD. Hal ini membuat adopsi teknologi masih belum optimal, terutama di kalangan tertentu yang belum familiar dengan layanan digital.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penggunaan IKD saat ini masih bersifat pendamping, bukan pengganti penuh. Artinya, KTP fisik tetap diperlukan dan masih akan digunakan bersamaan dengan versi digital hingga adopsi mencapai tingkat yang lebih luas.
Di sisi lain, isu terkait denda kehilangan e-KTP juga sempat menjadi perhatian publik. Bima Arya meluruskan bahwa yang dimaksud bukanlah denda dalam arti sanksi, melainkan biaya administrasi untuk pencetakan ulang KTP.
Usulan ini muncul dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menjaga dokumen kependudukan.
“Banyak warga yang kurang memperhatikan dokumen identitasnya, sehingga mudah hilang. Padahal, selama ini penggantian KTP tidak dikenakan biaya,” jelasnya.
Kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi aturan final. Namun, wacana ini menunjukkan adanya dorongan untuk mengubah perilaku publik sekaligus meningkatkan efisiensi layanan administrasi.
Ke depan, keberhasilan implementasi IKD akan sangat bergantung pada tiga faktor utama: kesiapan infrastruktur, kejelasan regulasi, dan tingkat literasi digital masyarakat. Tanpa kombinasi ketiganya, transformasi menuju identitas digital berpotensi berjalan setengah jalan.
Meski demikian, arah kebijakan sudah jelas. Indonesia tengah bergerak menuju sistem administrasi kependudukan yang lebih modern, di mana smartphone berpotensi menggantikan peran dompet sebagai penyimpan identitas.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah e-KTP akan sepenuhnya digital, melainkan kapan seluruh ekosistem siap untuk meninggalkan fotokopi sebagai kebiasaan lama.
