BPK RI: Ada 180 Temuan dan 399 Rekomendasi di Kalteng

TABENGAN/YULIANUS LHP – 11 Kabupeten/Kota di Kalimantan Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Perwakilan Kalteng, Palangka Raya, Jumat (13/5/2022)

*14 Pemda di Kalteng Raih Opini WTP
PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 kepada 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng). Bupati, wakil bupati, walikota, dan pimpinan DPRD tampak hadir menerima secara langsung LHP yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Agus Priyono.
LHP Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 diserahkan satu per satu kepada masing-masing pemerintah daerah. Atas hasil pemeriksaan itu, BPK RI Perwakilan Kalteng memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 13 kabupaten dan 1 kota. Pengumuman opini dilakukan secara digital dengan disaksikan oleh seluruh utusan masing-masing pemerintah daerah (pemda).
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Agus Priyono mengatakan, ada 4 kriteria dalam melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Pertama, melihat kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua yang dilihat oleh tim adalah terkait dengan efektivitas sistem pengendalian internal itu.
Selanjutnya, kata Agus Priyono, ketiga tim juga melihat bagaimana tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah. Terakhir adalah transparansi. atas hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan itu, terdapat temuan senilai Rp24,19 miliar. Dari jumlah tersebut sudah diserahkan ke kas negara sebesar Rp7 miliar lebih, masih tersisa Rp16 miliar lebih.
“Temuan ini untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, yakni selama 60 hari. Temuan yang masih tersisa untuk dapat dipulihkan. Dari total temuan itu terdiri atas ketekoran kas senilai Rp63 juta lebih, kelebihan bayar Rp18 miliar lebih dan kekurangan penerimaan senilai Rp5 miliar,” kata Agus Priyono, saat memberikan sambutan pada agenda penyerahan LHP Atas Laporan Keuangan Kepada 14 Pemerintah Daerah Se-Kalteng, Jumat (13/5/2022).
Di samping temuan, kata Agus Priyono, ada beberapa yang perlu menjadi perhatian juga, yaitu terkait dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya memadai, pengelolaan kas belum sepenuhnya memadai, pengelolaan aset tetap yang belum memadai. Berdasarkan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2021 terdapat 180 temuan pemeriksaan keuangan dan 399 rekomendasi. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.