Kasus Jin Buang Anak, 14 Jaksa ‘Keroyok’ Edy Mulyadi

ISTIMEWA DUGAAN SARA- Edy Mulyadi selaku terdakwa menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2022).

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Akibat pernyataan tentang lokasi jin buang anak yang menghebohkan masyarakat Kalimantan, Edy Mulyadi selaku terdakwa menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2022).
Pihak kejaksaan mendakwa Edy dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dan atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap.
Keseriusan pihak kejaksaan terlihat dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari 14 Jaksa. Jumlah Tim JPU tersebut bukan hal yang umum dalam penanganan perkara pidana umum biasa.
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, bahkan menerbitkan siaran pers terkait persidangan tersebut. Dalam surat dakwaan, JPU menuding Edy melakukan dugaan tindak pidana tersebut, saat menjadi pembicara dalam acara press conference yang dilaksanakan oleh Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU) di Lantai 4 Ruang Parang Kencono Hotel 101 Urban Thamrin Jakarta di Jalan Kebon Sirih 1 No 3 Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, Senin (17/1/2022).
Kegiatan tersebut juga disiarkan melalui kanal Youtube ‘BANG EDY CHANNEL’. Dalam kegiatan tersebut, Edy mempermasalahkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Dia sempat mengibaratkan lokasi baru IKN tersebut sebagai tempat jin buang anak.
JPU mendakwa Edy dengan ancaman pidana berlapis, yakni Pasal 14 ayat (1) UU RI No1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 ayat (2) UU RI No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 15 UU RI No1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 156 KUHP.
Dari pantauan media di lapangan, ucapan Edy yang mantan Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, memicu gelombang protes dan denonstrasi di hampir seluruh Kalimantan. Berbagai organisasi lintas masyarakat maupun agama menyatakan kekecewaan mereka dan meminta agar kasus tersebut diproses secara hukum.
Dalam beberapa pernyataan sikap, masyarakat bahkan menegaskan apabila penegak hukum terlambat menangani kasus tersebut, maka masyarakat akan mengambil tindakan tersendiri. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.