Hukrim  

Jaya Akan Melapor ke DAD dan MADN

FERRY WAHYUDI KLARIFIKASI-Manajemen PT KDP ketika memberikan klarifikasi terkait polemik dugaan pencurian TBS

*PT KDP Tegaskan Pencurian Buah Sawit di Lokasi Perusahaan
PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Terkait keberatan keluarga Jaya yang dijadikan tersangka kasus pencurian atas laporan PT Karya Dewi Putra (KDP), dimana saat ini Jaya sudah menerima surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari Polsek Katingan Tengah karena tidak cukup bukti.
Akibat tuduhan dan penahanan terhadap Jaya, pihak keluarga Jaya mengaku sangat keberatan dan menuding perusahaan telah melakukan laporan palsu. Untuk itu Jaya dan keluarga akan melaporkan PT KDP ke Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional untuk dilakukan sidang adat.
Menjawab tudingan tersebut, Manager SSL PT KDP, Kus Hermawan Bramasto dalam rilisnya memaparkan, jika aksi dugaan pencurian yang melibatkan tiga warga yang hingga kini masih berpolemik karena berada di lahan perusahaan.
Menurut Bramasto, bahwa dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit milik PT KDP diklaim berada di Blok P40 afdeling KKC 2 pada Maret 2022 lalu.
Bramasto, mengatakan penangkapan terhadap terduga pelaku Jaya Cs dilakukan oleh aparat kepolisian yang kebetulan tengah melakukan pengamanan di perusahaan.
Saat itu pihak keamanan perusahaan sekitar pukul 00.30 WIB melakukan patroli ke areal rawan pencurian tandan buah segar kelapa sawit dan melihat ada cahaya senter dan suara orang sedang mengangkut TBS.
Atas temuan tersebut, pihak keamanan lalu melaporkan ke humas dan segera disampaikan ke aparat kepolisian.
Pada saat aparat kepolisian dan tim keamanan mendatangi lokasi, sedang melaju mobil pikap yang diduga mengangkut TBS sehingga dilakukan pengejaran. Akan tetapi ketika diminta berhenti, mobil semakin menambah kecepatan hingga akhirnya berhasil dipepet dan diberhentikan.
“Jadi ketika diberhentikan, mobil itu tidak berhenti malah mundur dan hampir menabrak aparat kepolisian,” katanya ketika melakukan klarifikasi atas pemberitaan belakangan, Selasa (10/5/2022).
Terkait kabar telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian, manajemen mengaku belum menerima surat tersebut.

PT KDP bersikukuh pelaporan yang dilakukan sudah memenuhi unsur hukum, dimana ada saksi barang bukti dan lainnya. Untuk itu, PT KDP masih akan mempertimbangan untuk melakukan upaya hukum lainnya termasuk gugatan Pra Peradilan.
“Selama ini PT KDP telah kooperatif dalam mengikuti setiap proses hukum. Kita belum menerima adanya SP3 dari kepolisian, sehingga kita belum bisa melakukan langkah selanjutnya,” terangnya.
Terpisah, Jaya dalam rilisnya menuturkan bahwa pada tanggal 3 Maret yang lalu, ia menjadi korban telah arogansi. Selain ditangkap dan dipukul, ia juga dipaksa untuk mengakui telah mencuri buah sawit milik perusahaan. Padahal faktanya, ia hanya mengambil upah karena disuruh mengangkut buah sawit milik Nurjaya Suka, Kepala Desa Tumbang Kalemei dari kebun milik sang Kades. Ironisnya, akibat dugaan laporan PT KDP, Jaya sempat masuk penjara selama 22 hari.
“Setelah mobil yang saya sopiri berangkat 4 kilometer dari kebun Kades, dan di jalan Desa, tiba-tiba ada 2 mobil milik PT KDP mencegat, dan saya ditarik paksa keluar dari mobil , dan saya dipukul oleh seorang Satpam berinisial R, dibawa ke kantor PT KDP dan dipaksa untuk mengaku mencuri buah sawit mereka kata Jaya,” kata Jaya.
Atas petolongan berbagai pihak yang meyakininya tidak bersalah, lanjut Jaya, akhirnya dirinya mendapat keadilan dengan menerima surat perintah penghentian penyidikan (SP3), yang artinya, kasus pencurian yang dituduhkan kepadanya dihentikan karena tidak cukup bukti.
Menyikapi adanya penangkapan dan laporan PT KDP, Dekie Kasenda Ketua DPC Peradi Palangka Raya bersama timnya siap mendampingi Jaya meraih keadilan.
Terhadap pihak perusahaan yang melalui Satpamnya telah menangkap dan diduga telah membuat laporan hingga membuat orang masuk penjara, apalagi disertai adanya dugaan pemukulan oleh oknum Satpam perusahaan tersebut, korban bisa melaporkan dugaan tindak pidana laporan palsu dan penganiayaan serta bisa menuntut ganti rugi materi akibat Laporan palsu tersebut,” kata Dekie Kasenda.
Dekie kasenda yang juga Ketua Sekolah Tinggu Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya menambahkan, dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan, membuktikan bahwa PT KDP bekerja secara sembarangan dan tidak mengedepankan aturan hukum yang berlaku, apalagi penangkapan Jaya oleh satpam PT KDP dilakukan di jalan Desa yang sudah di luar area perusahaan..
“Keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) membuktikan PT KDP bekerja secara sembarangan , dengan menabrak aturan hukum, dan Satpam perusahaan tersebut bertindak melampaui wewenangnya,” kata Dekie.fwa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.