6 Nama Diajukan untuk Pj Bupati Kobar dan Barsel

ilustrasi/net

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), dan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel), berakhir pada 22 Mei 2022. Dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, harus segera ditunjuk Pejabat (Pj) Bupati, untuk memimpin daerah sampai pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 mendatang.
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah (Kalteng) Ahmad Husain, mengatakan, masa jabatan Bupati dan Wabup Kobar, dan Bupati dan Wabup Barsel, itu sesuai dengan aturan atau peraturan perundang-undangan. Masa jabatannya secara resmi berakhir, sehingga perlu ditunjuk pejabat untuk dapat menggantikannya memimpin Kobar dan Barsel, sampai terpilih bupati dan wabup yang baru.
Mekanismenya, jelas Husain, Pemda Kalteng mengajukan sejumlah nama yang akan menduduki jabatan Pj Bupati Kobar dan Barsel, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nama-nama yang diajukan itu tentunya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri, akan menjawab pengajuan nama-nama itu dengan penetapan nama yang akan menjadi Pj Bupati Kobar dan Barsel.
“Mekanismenya, 30 hari atau satu bulan sebelum masa jabatan berakhir, Pemda Kalteng diminta untuk mengajukan nama yang akan menduduki jabatan sebagai Pj Bupati. Ada 6 nama yang sudah diajukan ke Kemendagri. 3 nama untuk Kabupaten Kobar, dan 3 nama untuk Kabupaten Barsel. Sekarang masih menunggu, siapa yang akan ditunjuk oleh Kemendagri sebagai Pj Bupati Kobar dan Barsel,” kata Husain, baru-baru ini.
Menurut Husain, pengajuan nama-nama calon Pj ini sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan. Nantinya, Kemendagri yang akan menetapkan siapa yang ditunjuk sebagai Pj Bupati itu. Poinnya, Kalteng sudah mengajukan sejumlah nama yang akan menduduki jabatan sebagai Pj Bupati Kobar dan Barsel.
Apabila nama Pj sudah keluar, kata Husain, kewenangan untuk menyampaikan ataupun mengumumkan adalah Gubernur. Biro Pemerintahan Setda Kalteng sebatas menjalankan apa yang menjadi tahapan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah tahapan dijalankan, maka untuk menyampaikan ke publik adalah kewenangan kepala daerah. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.