DLHKP Gumas Cek Aktivitas Tambang Ilegal dan Cek Pencemaran Limbah Batubara

Kadis DLHKP Gumas Yohanes Tuah/foto-ant

KUALA KURUN/TABENGAN.COM- Tim Pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Perhubungan (DLHKP) Kabupaten Gunung Mas sudah turun ke lapangan guna melakukan pengecekan terkait adanya informasi aktivitas tambang ilegal di wilayah Desa Sumur Mas di Kabupaten Gumas.
Kadis DLHKP Gumas Yohanes Tuah, kepada awak media, Jumat (6/5), di Kuala Kurun, mengatakan, hanya saja terkait hasil pengawasannya, pihak DLHKP belum bisa melaporkannya karena belum adanya laporan tertulis dari Tim Pengawasan yang telah ditugaskan.
“Terkait tambang ilegal di Sumur Mas sedang diproses, untuk secara detailnya belum bisa saya sampaikan karena data-data belum dilaporkan secara tertulis kepada saya,” tegasnya.
Menurut Yohanes, di lapangan Tim Pengawasan tak hanya mengecek tambang ilegal, juga menugaskan tim terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan dari limbah batubara yang beroperasi di wilayah Gumas.
“Untuk ada info pencemaran limbah, juga sudah dikirimkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan, tapi laporannya juga masih ditunggu,” ungkap Yohanes.
Sebelumnya Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar meminta kepada pihak instansi terkait segera melakukan croscek lapangan, apakah perusahaan tambang yang beroperasi di Sumur Mas, Gumas telah mendapatkan izin resmi dan telah melaporkan keberadaan aktivitas pertambangan mereka ke pihak terkait.
“Saya berharap segera dicek lengkap, apakah ada melaporkan keberadaan tenaga kerja, mempekerjakan warga lokal, serta apakah izin lingkungan serta melaporkan aktivitas mereka ke Pemerintah Kabupaten. Kita perlu tahu aktivitas tersebut, jangan sampai kita tahu sudah ada masalah di lapangan dan sengketa dengan masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Keterbukaan Informasi
Persoalan laporan lapangan mendapat sorotan praktisi hukum, Guruh Nagen SH, MH menanggapi permasalahan keterbukaan informasi publik.
Dikatakan Guruh, berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik itu juga ada yang dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia yang dikecualikan.
Menurut dia, seharusnya dalam keterbukaan informasi dan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik, maka hasil dari pengawasan yang berkaitan dengan kelayakan beroperasinya suatu perusahaan tambang, bukan merupakan informasi yang dikecualikan.
“Sebab berkaitan dengan hak publik atas informasi Amdal, dan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perlu transparansi dalam hal pengawasan yang dilakukan pihak terkait tersebut,” ungkapnya. c-hen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.