Hukrim  

Korban Investasi Bodong Pertanyakan Perkembangan Penyidikan

Parlin Bayu Hutabarat SH

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Lebih dari sebulan sejak pasangan suami istri berinisial Vit dan Bel menjadi tersangka investasi bodong cryptocurrency yang merugikan korbannya miliaran rupiah, belum ada ekspose kepada publik atau media dari penyidik Polda Kalteng.
Sebanyak 95 pelapor melalui Parlin Bayu Hutabarat selaku kuasa hukum pelapor mengaku belum mendapat informasi resmi perkembangan penyidikan terhadap kasus yang mereka laporkan.
“Kami berharap penyidikan ini tuntas. Artinya jangan sekadar hukum ditegakkan, tapi juga memberi kemanfaatan dan keadilan bagi korban. Dibuka saja transaksi itu, apa saja asetnya, ke mana saja aliran dananya,” tegas Parlin, Kamis (24/3).
Menurut Parlin, berdasar informasi awal belum ada pelimpahan tahap I ke kejaksaan, karena penyidik belum selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Namun, para pelapor berharap penyidik terbuka terkait aset apa saja yang dimiliki atau telah disita dari kedua tersangka.
Karena masifnya jumlah transaksi maupun nominal uang dalam perkara itu, Parlin berharap penyidik secepatnya bekerja sama dengan instansi lain misalnya PPTAK.
“Karena ada terkait dengan konstruksi perbankan. Aturan hukumnya setidaknya penyidik Polda Kalteng berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tidak hanya itu, pihak pelapor berharap kasus ini dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” katanya.
Parlin menyebut, selain 2 tersangka, tentu ada peranan pihak lain yang terlibat usaha bisnis cryptocurrency dengan entitas Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT Toward Research Bussines (TRB). Pihak tersebut dapat berupa operator transaksi, pengurus bisnis perusahaan, ataupun pengelola aplikasi investasi.
“Terkait peralihan aset, tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan dari pihak keluarga,” duga Parlin.
Bila ada indikasi pihak lain mengetahui adanya kejahatan namun tetap terlibat, maka penyidik juga dapat memproses hukum pihak-pihak tersebut.
Meski para korban memiliki bukti bahwa mereka mengalami kerugian akibat perbuatan kedua tersangka, hingga saat ini belum ada upaya menggugat perdata untuk meminta pengembalian modal atau ganti kerugian melalui pengadilan.
“Kita berharap dan meyakini bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polda Kalteng adalah yang terbaik. Kita menunggu kinerja penyidik dalam penegakan hukum investasi bodong,” pungkas Parlin. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.