Dewan Desak Pemprov Pekerjakan Kembali Tekon

Freddy Ering, Ketua Komisi I Bidang Keuangan DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Menanggapi surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) No.800/844/II.1/Tentang Penonaktifan BKD/PPNPN tertanggal 29 Desember 2021 lalu, kalangan DPRD Kalteng menghimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) kembali mempekerjakan Tenaga Kontrak (Tekon) yang saat ini berstatus dinonaktifkan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan Y Freddy Ering, saat dikonfirmasi Tabengan di gedung dewan, belum lama ini. Menurutnya, nasib tekon yang berstatus nonaktif tersebut mulai memprihatinkan dalam beberapa bulan terkahir. Terlebih para tekon tersebut masih menunggu kepastian dalam pelaksanaan uji kompetensi, dimana hal tersebut tertulis dalam klausa surat edaran Sekda Kalteng.
“Kita berharap sekaligus menyarankan Pemprov Kalteng melalui kebijakan bapak Gubernur agar kiranya para tekon dipertimbangkan untuk dipekerjakan lagi. Setidaknya untuk sampai akhir 2022,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, gubernur dapat mengambil kebijakan tersebut dengan memperhatikan hasil evaluasi dari pimpinan instansi atau SKPD dimana para tekon dipekerjakan. Pasalnya, yang mengetahui kualitas, kinerja dan loyalitas tekon adalah ditempat mereka bekerja.
“Ada banyak aspek yang harus menjadi penilaian disamping aspek kemanusiaan dan keuangan. Menurut pencapaian target kinerja dinas/instansi juga dipertimbangkan. Karena sejujurnya banyak instansi yang sangat ketergantungan dengan para tekon dalam mencapai target kerja. Bahkan tidak jarang para tekon justru lebih terampil dan kompeten dibanding tenaga ASN. Jadi dengan status tekon saat ini dirumahkan jelas mereka (dinas/instansi) sangat kelabakan,” ujarnya.
Kendati demikian, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan, hal terpenting harus dikedepankan adalah pertimbangan sisi kemanusiaan. Pasalnya, tekon yang dinonaktifkan tersebut memiliki keluarga bahkan sudah berkeluarga.
“Terlebih pertimbangan kemanusiaan karena dibelakang para tekon yang ribuan ini ada anak-anak, isteri dengan beban tunjangan pendidikan anak-anak, kehidupan pokok dan kesehatan. Untuk kesehatan dengan posisi saat ini dirumahkan, maka kartu BPJS mereka menjadi tidak berlaku lagi. Belum lagi kewajiban-kewajiban dan beban ekonomi rumah tangga, ditambah lagi dengan berbagai kewajiban kredit rumah, kendaraan dan lainnya, sehingga harus ada kebijakan dari Pemprov untuk mempekerjakan mereka kembali,” pungkasnya. nvd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.