Hukrim  

Palsukan Sertifkat Vaksin untuk KKN, Mahasiswa Dituntut 4 Bulan Penjara

ILUSTRASI/NET

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Oknum Mahasiswa salah satu perguruan tinggi, Meky Pratama terancam pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp1 juta subsider kurungan selama 1 bulan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa (22/32022).
Meky tertangkap petugas Pos Penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena menggunakan kartu sertifikat vaksin Covid-19 palsu.
“Terdakwa membutuhkan kartu vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN),” sebut JPU Heri Purwoko.
Perkara berawal saat Meky hendak melaksanakan KKN pada bulan Juni 2021. Pihak kampus mensyaratkan peserta KKN harus sudah memiliki Sertifikat Keterangan Vaksinasi Covid-19. Meky mendatangi toko cutting sticker milik Syaiful di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya. Setelah mendengar cerita Meky, Syaiful menyanggupi membuatkan sertifikat vaksin dengan upah Rp10.000,-.
Esok harinya Syaiful mengirimkan Surat Keterangan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 palsu melalui Whatsapp kepada Meky. Karena belum ada kepastian kapan jadwal keberangkatan KKN dan memori ponsel penuh, Meky menghapus beberapa file termasuk foto Surat Keterangan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang dibuatkan oleh Syaiful.
Pada tanggal 30 Agustus 2021, Meky mendapat informasi bahwa mahasiswa peserta KKN diijinkan berangkat ke Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Karena tidak ada persiapan, Meky kembali minta bantuan Syaiful untuk membuatkan sertifikat vaksin Covid-19.
Syaiful mengedit foto surat keterangan sertifikasi vaksin yang pernah dibuatnya, lalu mengirimkannya kembali kepada Meky. Pada tanggal 2 September 2021 Meky berangkat KKN ke Desa Mambulau Kabupaten Kapuas berbekal surat keterangan sertifikat vaksinasi dalam ponselnya.
Meky kemudian hendak pulang ke Palangka Raya setelah melaksanakan KKN pada tanggal 7 September 2021. Ternyata ada pemeriksaan di Pos Penyekatan PPKM Desa Taruna-Kalampangan terhadap para pengguna jalan yang melintas. Saat Meky menunjukan surat sertifikasi vaksin pada ponselnya kepada petugas, mereka mendapati bahwa surat keterangan sertifikasi vaksin tidak teregister atau palsu.
Meky terpaksa digiring ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, Meky terjerat ancaman pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No 11/2008 tentang Informasi dan TRansaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU No 19/2016 tentang perubahan atas UU No 11/2008 tentang ITE Jo Pasal 55 KUHPidana. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.