Sepakat, PT FLTI Penuhi Tuntutan Warga Sekoban

Sepakat, PT FLTI Penuhi Tuntutan Warga Sekoban

NANGA BULIK/TABENGAN.COM- Setelah beberapa kali dilakukan mediasi, konflik yang terjadi antara warga Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau dan perusahaan perkebunan PT First Lamandau Timber International (FLTI) akhirnya menemui titik terang penyelesaian.
Berdasarkan berita acara pertemuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui Bupati Lamandau di Kantor Bupati Lamandau pada Rabu (16/3) lalu, sejumlah poin kesepakatan telah tercapai.
Ketua Tim Koordinator Desa Sekoban Artia Nanti mengatakan, hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin kesepakatan. Di antaranya, masyarakat Desa Sekoban dan PT FLTI sepakat akan membangun kebun plasma dengan lahan yang disepakati oleh masyarakat Desa Sekoban dan akan dilakukan ganti rugi lahan oleh PT FLTI yang menjadi beban utang plasma di Areal Penggunaan Lain (APL).
“Kedua, pada lahan yang diusulkan masyarakat Desa Sekoban di kawasan HPK dapat dilakukan kegiatan kerja sama kemitraan dan pembukaan lahan setelah adanya pengukuhan kawasan hutan atas perubahan fungsi kawasan menjadi APL dari Kementerian LHK,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut dia, perolehan calon lahan plasma akan menjadi milik seluruh masyarakat Desa Sekoban setelah dilakukan ganti rugi lahan oleh PT FLTI dan hasilnya di kemudian hari akan dibagikan melalui koperasi kepada seluruh kepala keluarga di Desa Sekoban.
“Dalam hal kompensasi calon lahan plasma agar Pemerintah Desa Sekoban, PT FLTI, masyarakat Sekoban saling bekerja sama dan bernaung dalam badan hukum koperasi, sebagai bentuk komitmen, PT FLTI akan memberikan program CSR kepada masyarakat Desa Sekoban sebesar Rp100.000.000 untuk tahun 2022,” ucapnya.
Poin selanjutnya, kata dia lagi, PT FLTI akan mencabut laporan/pengaduan kepada Polres Lamandau terkait pengancaman oleh Sdr Tedy dan pendudukan lahan yang dilakukan oleh warga Desa Sekoban.
“Masyarakat Adat Sekoban membuka Ritual Adat Lompang Bagawar di lahan seluas 117 ha pada Jumat, 18 Maret 2022 dan biaya kegiatan dibantu oleh PT FLTI senilai Rp10.000.000,” ujarnya.
Selain itu, tambah dia, PT FLTI bersedia untuk mengikuti proses Sidang Adat di Desa Sekoban atau di Kademangan Kecamatan Lamandau sesuai dengan Diktat Hukum Adat Kabupaten Lamandau sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal dan menolak tuntutan adat dari pihak mana pun/ormas yang tidak berkepentingan dalam hal permintaan plasma di Desa Sekoban.
“Setelah Berita Acara ditandatangani dan disepakati, dengan ini masyarakat Sekoban tidak akan menuntut, menduduki dan menutup operasional kebun PT FLTI, dan perusahaan akan memberikan kompensasi sebesar Rp75.000.000 per bulan selama 3 bulan,” terangnya.
Diketahui, berita kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Kades Sekoban Udara dan Ketua Tim Koordinasi Artia Nanti, serta pihak perusahaan PT FLTI yang diwakili oleh Estate Manager James Tamba dan Bidang CSR Suryaman Panggabean. ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.