Hukrim  

PT FLTI Diduga Langgar Hinting Adat

ISTIMEWA TINDAK PT FLTI-Damang Kecamatan Lamandau Paulus Redan C Kunjan saat press release didampingi Ketua DAD Kecamatan Lamandau Rudi Sea, perwakilan Ormas Borneo Sarang Paruya dan Gerdayak, masyarakat serta Komandan Batamad Lamandau, di Kantor Batamad Lamandau, Rabu (16/3/2022) petang.

NANGA BULIK/TABENGAN.COM- Konflik sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT First Lamandau Timber International (FLTI) belum menemui kesepakatan resmi.
Sebab itu, Dewan Adat Dayak (DAD), lembaga adat dan masyarakat setempat sampai saat ini belum membuka Hinting Adat Lompang Begawar yang sebelumnya.
Namun, belakangan diduga pihak perusahaan melanggar Hinting Adat dengan tetap melakukan aktivitas perkebunan (pemanenan buah kelapa sawit) di lahan yang sedang dilaksanakan ritual Hinting Adat Lompang Begawar tersebut.
Atas adanya pelanggaran yang dilakukan anak perusahaan Triputra Agro Persada (TAP) itu, Pemdes dan masyarakat Desa Sekoban bersama lembaga adat setempat, dalam hal ini DAD Kecamatan Lamandau akan melaksanakan sidang adat.
Hal itu ditegaskan Damang Kecamatan Lamandau Paulus Redan C Kunjan saat press release didampingi Ketua DAD Kecamatan Lamandau Rudi Sea, perwakilan Ormas Borneo Sarang Paruya dan Gerdayak, masyarakat serta Komandan Batamad Lamandau, di Kantor Batamad Lamandau, Rabu (16/3) petang.
“Saya selaku Damang Kecamatan Lamandau telah menerima keluhan masyarakat terkait permasalahan dengan perusahaan FLTI, kita telah menggelar ritual adat Lompang Begawar di lokasi 117 hektare yang di situ ada pantang pamali, ada pamali sengara (pantangan untuk beraktivitas) bagi kedua belah pihak, baik masyarakat Sekoban maupun pihak perusahaan,” ungkap Damang Redan.
Namun, kata Redan lagi, karena pantang pamali tersebut dilanggar oleh pihak perusahaan, maka permasalahan itu akan diselesaikan secara adat.
“Laporan dari masyarakat dan Ormas BSP ke pihak kami terkait adanya pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan, maka hari ini (Rabu) kami menerima beras 2 piring, telur sebiji, dari Ormas BSP dan perwakilan masyarakat sebagai simbol bahwa kami akan menyelesaikan permasalahan ini secara adat dengan menggelar persidangan adat,” jelasnya.
Ditambahkan Damang, pelaksanaan persidangan adat tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Dayak Tomun yang berlaku di wilayah Lamandau.
“Kami siap menyelesaikan perkara ini sesuai hukum adat Dayak Tomun Kabupaten Lamandau, sesuai adat istiadat kami bahwa apabila ada pengaduan perkara maka ada tenggang waktu selama 3 bulan untuk menyelesaikan. Apabila tidak dilaksanakan oleh damang, maka akan ada sanksi adat bagi damang itu sendiri,” bebernya.
Karena itu, dia berjanji akan melaksanakan tugas memanggil pihak perusahaan dan juga perwakilan masyarakat dan Ormas BSP untuk menggelar sidang adat.
Di tempat yang sama, Ketua DAD Kecamatan Lamandau Rudi Sea menambahkan, pihaknya siap untuk menyelesaikan secara adat pelanggaran pantang pamali dalam ritual Lompang Begawar yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Lamandau untuk segera melaksanakan persidangan adat ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Gerdayak Wendi menggatakan, persidangan adat tingkat pertama akan dilaksanakan di Kecamatan Lamandau dengan dipimpin oleh Damang dan Ketua DAD Kecamatan.
“Pada intinya persidangan adat itu adalah langkah damai yang ditempuh masyarakat Sekoban dalam memperjuangkan haknya. Untuk itu kami berharap pihak perusahaan kooperatif agar perselisihan ini dapat diselesaikan dengan baik dan damai,” ucapnya. ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.