Hukrim  

Mantan Kades Kinipan Akui Proyek Jalan Tanpa Lelang

Kepala Desa (Kades) Kinipan Willem Hengki yang menjadi terdakwa perkara korupsi mendengar keterangan mantan Kades Kinipan, Emban dalam sidang Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Senin (14/3/2022).

+ Pekerjaan pembuatan jalan sepanjang 1.300 meter selesai dalam waktu 14 hari. Pelaksana Pekerjaan Langsung Ditunjuk, Tidak Ada Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, Tidak Laporan Pertanggungjawaban dan Tidak Ada Laporan Kemajuan Pekerjaan
PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Kepala Desa (Kades) Kinipan Willem Hengki yang menjadi terdakwa perkara korupsi mendengar keterangan mantan Kades Kinipan, Emban dalam sidang Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Senin (14/3).
Emban mengaku ada penunjukan langsung terhadap Ratno selaku Direktur CV Bukit Pandulangan (BP) untuk mengerjakan pembuatan jalan desa dengan anggaran Rp400 juta.
“Itu keputusan masyarakat. Keputusan bersama,” dalih Emban.
Emban menjabat Kades sejak 2011 hingga 2017. Pembuatan jalan menurutnya atas usulan masyarakat desa dalam rapat khusus tanggal 7 September 2017. Usulan tersebut tidak termuat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) maupun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Selain dihadiri perangkat desa, rapat juga dihadiri tokoh masyarakat dan Ratno selaku Direktur CV BP. Dalam rapat, Ratno langsung ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Perencanaan pekerjaan dilakukan oleh konsultan yang disediakan CV BP. Biaya Rp400 juta untuk anggaran pekerjaan juga merupakan penilaian konsultan tersebut.
Tanggal 8 September 2017 pekerjaan langsung dilaksanakan. Emban menyebut perencanaan pekerjaan dilakukan sekaligus dalam rapat khusus sehari sebelumnya.
“Wow hebat sekali. Ini seperti membuat candi dalam satu malam,” sindir Majelis Hakim yang mendengar keterangan Emban.
Pekerjaan pembuatan jalan sepanjang 1.300 meter selesai dalam waktu 14 hari. Tidak ada berita acara penerimaan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban atau kemajuan pekerjaan. Pembayaran pekerjaan dimasukkan dalam APBDes tahun 2018 saat dirinya sudah tidak lagi menjabat.
Dia menyatakan tidak tahu apakah pembayaran sudah dilaksanakan oleh Willem Hengki yang menggantikannya.
Akibat membayar tunggakan pekerjaan kepada Dedi Gusmanto yang menggantikan Ratno selaku Direktur CV BP pada 2019, Willem Hengki didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp261.356.798,57.
Dalam persidangan, Willem mengaku pembayaran tidak saja atas kesepakatan warga dan perangkat desa namun juga atas persetujuan pihak dinas dan instansi terkait. Pada 2019, Willem mengaku pernah datang dan berkonsultasi dengan Alex selaku Kasie Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas BPMDes Kabupaten Lamandau. Dia bertanya apakah tidak masalah apabila membayar tunggakan dari pekerjaan yang dilakukan oleh kades terdahulu.
“Pada prinsipnya asal pekerjaan tidak fiktif dan jadi keputusan desa maka tidak masalah,” kata Willem menirukan arahan Alex. “Sepertinya ada, saya tidak ingat,” kilah Alex dalam persidangan. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.