Belum Aman, Tiap Hari Ada Kasus Kematian

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Cabang Kalimantan Tengah (Kalteng) Rini Fortina

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Kebijakan pemerintah pusat melonggarkan persyaratan perjalanan tanpa harus tes Covid-19 dengan catatan sudah vaksin dosis lengkap, diikuti dengan kebijakan di daerah tentang sudah mulai membuka kegiatan di fasilitas umum yang dihadiri banyak orang, turut menjadi perhatian ahli epidemiologi.
Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Cabang Kalimantan Tengah (Kalteng) Rini Fortina mengatakan, kegiatan di fasilitas publik yang dihadiri banyak orang dengan catatan sudah vaksin lengkap, tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan disediakan tempat vaksin, itu sangat bagus berjalan bersamaan.
“Kebijakan pelonggaran mulai dibukanya fasilitas publik, perlu ada evaluasi 7 sampai 14 hari ke depan dalam jangka waktu inkubasi itu tidak ada lonjakan kasus, berarti aman. Apakah lonjakan kasus berasal dari itu atau kegiatan lainnya, makin banyak informasi itu semakin bagus untuk hasil evaluasi, tapi di Kalteng konsisten terus menurun saat ini,” kata Rini, Senin (14/3).
Setiap kebijakan pelonggaran perlu dievaluasi setelah beberapa hari ke depan, apakah ada lonjakan kasus atau tidak, atau cenderung turun, itu kerja sama antara pemerintah, perilaku masyarakat di dalam suatu kegiatan.
PAEI Kalteng melihat saat ini masih belum betul-betul aman dari Covid-19. Dari data yang ada, kasus kematian masih naik turun dalam 3 minggu. Tiga minggu lalu 15 kasus kematian, 2 minggu lalu turun menjadi 11 kematian dan 1 minggu lalu sampai Minggu (13/3) naik lagi menjadi 15 kasus kematian di Kalteng.
Yang perlu jadi perhatian bersama, lanjut Rini, prokes dan vaksinasi berjalan bersamaan. Mereka melihat di masyarakat prokes yang mulai melonggar. Respons pemerintah terhadap pencegahan terus ditingkatkan, misalnya di Kota Palangka Raya beberapa kali PAEI melihat cukup efektif untuk menyosialisasikan pencegahan, walaupun tidak bisa menjaga orang per orang sehingga perlu kesadaran lagi di masyarakat.
Sementara itu, banyak yang masih salah kaprah mengenai perubahan status dari pandemi ke endemi. Rini menjelaskan, perubahan status itu bukan berasal dari salah satu negara, tetapi kebijakannya dari WHO. Bukan setiap negara ketika mengamati kasus di negaranya, kemudian menurun kasusnya dan menganggap sudah masuk endemi.
Namun setiap negara mencoba membuat pelonggaran terkait transisi setelah melihat kasusnya menurun. Secara resminya sampai sekarang belum ada pencabutan pandemi berubah ke endemi oleh WHO. Jumlah kasus di sejumlah negara masih tinggi, sehingga WHO belum mencabut status wabah.
“Kalau dari ahli epidemiologi atau ahli wabah lainnya melihat, selama kematian itu terus ada maka masih belum bisa masuk endemi, ini indikatornya. Tapi wajar kalau suatu negara itu membuat skenario pelonggaran, tetapi itu tergantung dari analisa data kasusnya,” imbuh Rini.
liu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.