HUKUM  

Pengacara Bantah Berita Gugatan Ditolak Pengadilan

Adi

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Advokat Adi geram atas pemberitaan sebuah media melalui YouTube yang mengomentari perkara perdata yang berlangsung pada Pengadilan Negeri  (PN) Palangka Raya. Pemberitaan tersebut menurutnya tidak berimbang dan menyebarkan informasi yang keliru tentang sengketa tanah yang dialami kliennya.

“Tidak benar gugatan pertama klien kami ditolak pengadilan. Yang benar adalah tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard  (NO),” ucap Adi, Sabtu (12/3).

Adi merupakan Kuasa Hukum Penggugat yakni Missionari Kri yang menggugat 14 orang dalam sengketa tanah dengan luasan sekitar 2 hektare yang dulu terletak di Jalan Mahir Mahar atau Lingkar Luar dan kini di Jalan G Obos XXIV Kota Palangka Raya.

Menurut Adi, putusan dalam gugatan Perkara No. 184/Pdt.G/2020/PN Plk berstatus NO. Penyebabnya adalah kesalahan atau kekurangan formil akibat tidak dapat menunjukan batas tanah. “Patok batas tanah klien kami mendadak hilang sebelum pengukuran sehingga batas tanah klien kami menjadi kabur,” kata Adi.

Meski demikian, status NO berarti perkara dapat diajukan kembali setelah melengkapi kekurangan formil. Dia menyayangkan adanya penyebaran berita yang menyatakan gugatan kliennya ditolak, sehingga membuat opini seakan kliennya tidak dapat melakukan gugatan ulang atas objek yang sama.

Kenyataannya, pada gugatan kedua dalam Perkara Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Plk, Tergugat telah melengkapi syarat formal dan metode pengukuran dan dapat menunjukan batas tanahnya. Saat Pemeriksaan Setempat, pihak BPN Kota Palangka Raya juga datang melakukan pengukuran menggunakan GPS.

“Pihak tergugat justru sempat mengajukan keberatan akibat pengukuran menggunakan titik koordinat menggunakan GPS oleh BPN,” beber Adi.

Dalam pembuktian Perkara Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Plk yang masih berlangsung di PN Palangka Raya, Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah itu benar miliknya. Mereka memiliki alat bukti surat tanah yang lebih dulu terbit dari milik Tergugat serta keterangan saksi yang membenarkan bukti kepemilikan pihak Penggugat.

“Sebaliknya pihak Para Tergugat memiliki surat tanah yang cacat hukum selama pembuktian di persidangan. Sehingga apapun dalih perolehan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut;  maka tetap saja tidak sah perolahan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut,” pungkas Adi.  dre

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.