Hukrim  

GAJI TAK TERBAYAR-Nakes Kontrak dan Relawan Lemah Perlindungan Hukum

Advokat Guruh Eka Saputra

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Terungkapnya sejumlah tenaga kesehatan (nakes) berstatus kontrak dan relawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Doris Sylvanus yang berbulan-bulan tidak mendapat gaji, menuai tanggapan praktisi hukum.
“Hubungan kerja yang relawan itu kalau dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kan juga lemah. Tidak ada perlindungan dan dasar hukumnya, kecuali bagi pegawai dengan perjanjian kerja,” pendapat Advokat Guruh Eka Saputra, Minggu (6/3).
Menilik alasan Direktur RSUD yang menyatakan gaji nakes belum cair akibat pemerintah pusat belum membuka aplikasi input data serta pembayaran menggunakan APBD dan BLUD, juga harus berhati-hati.
“Sulit kalau dibenturkan dengan birokrasi pencairan. Pasti memang butuh tahapan untuk pencairan dari pusat sampai masuk ke kas daerah terus lanjut lagi ke kas RSUD,” ucap Guruh.
Namun, dia menyoroti berbulan-bulan keterlambatan pemberian hak nafkah berupa gaji pada para tenaga kontrak dan relawan itu harus menjadi perhatian pejabatnya.
“Itu kan hak. Seharusnya dalam birokrasi pemerintahan yang baik itu tidak membuat hak-hak para honorernya tertunda tunda berbulan-bulan,” tegas Guruh.
Dia menyayangkan kedudukan pegawai kontrak dan relawan itu lemah dalam perlindungan hukumnya.
“UU ASN tidak mengcover itu, tetapi mengatur Pegawai Dengan Perjanjian Kerja. Artinya honorer dan relawan tidak memiliki instrumen hukum dalam menjamin pemenuhan haknya,” papar Guruh.
Semua itu merupakan kelemahan akibat dihapusnya honorer dalam UU ASN tahun 2014. Akan lebih baik jika seharusnya honorer yang ada diikat dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Honorer dan relawan pada akhirnya akan dihadapkan dengan kata ‘sabar’ dan ‘menunggu’,” pungkas Guruh. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.