SINERGITAS POLRI DAN MASYARAKAT ADAT-DAD Kalteng Dukung Program Sipandu

Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Andrie Elia Embang

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Andrie Elia Embang mendukung Sistem Keamanan Terpadu di Desa Adat (Sipandu) yang diluncurkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Elia Embang, Program Sipandu sangat penting untuk mempererat sinergitas antara masyarakat dan kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat (kamtibmas) dengan melibatkan langsung masyarakat adat.
“Saya sangat mendukung dengan program yang dicanangkan oleh Kapolri. Apalagi wilayah Kalimantan tanpa terkecuali Kalimantan Tengah, merupakan salah satu wilayah yang masih mengimplementasikan serta mengedepankan hukum adat Dayak yang berjalan beriringan dengan hukum positif,” ucapnya kepada Tabengan, Jumat (25/2).
Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) ini juga menegaskan, keterlibatan masyarakat adat dalam rangka menjaga kamtibmas di suatu wilayah sangat penting. Keberadaan Program Sipandu diharapkan mampu mengakomodir harapan masyarakat dalam menciptakan stabilitas, kondusifitas, sekaligus menekan angka kejahatan.
“Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan negara lain, salah satunya tidak diterapkannya wajib militer bagi masyarakat. Sedangkan di negara-negara maju sudah menerapkan wajib militer bagi warga negaranya, sehingga dengan adanya program Sipandu, diharapkan kepolisian dan masyarakat khususnya masyarakat hukum adat bisa lebih bersinergi dalam menciptakan kondusifitas, stabilitas, dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung,” ujarnya.
Selain itu, melibatkan langsung masyarakat adat dalam upaya menjaga kondusifitas dan stabilitas serta kamtibmas dinilai sangat tepat, mengingat masyarakat adat lebih mengetahui kondisi serta tatanan sosial di suatu wilayah.
“Sebenarnya program ini bisa diterapkan tidak hanya di Kalteng, tetapi di seluruh wilayah Indonesia karena masyarakat adatlah yang mengetahui bagaimana kondisi maupun tatanan sosial di wilayahnya sendiri. Karena yang namanya kamtibmas tidak hanya berkaitan dengan penjahat, tetapi bagaimana kondusifitas di masyarakat bisa tetap terjaga. Misalnya, mencegah terjadinya konflik internal suku maupun antarsuku,” pungkasnya. nvd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.