HUKUM  

Hadapi PT FLTI, Warga Sekoban Minta Dukungan LMMDD-KT

ISTIMEWA DIALOG – Perwakilan warga Desa Sekoban, Lamandau, saat berdialog dengan Sekjen LMMDD-KT, Kaji Kelana Usop, Rabu (23/2).

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Menghadapi PT First Lamandau Timber Internasional (PT FLTI) yang tetap tak mau memenuhi tuntutan lahan plasma 20 persen, warga Desa Sekoban, Kabupaten Lamandau, menggandeng Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMDD-KT) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Niat meminta bantuan kepada LMMDD-KT disampaikan langsung perwakilan masyarakat Sekoban ke Sekjen LMMDD-KT, Kaji Kelana Usop. Perwakilan masyarakat menyampaikan langsung permasalahan antara pihak perusahaan yang masih enggan memenuhi ketentuan lahan plasma sebesar 20 persen untuk masyarakat.
Artia, kordinator warga Desa Sekoban bersama pengurus Kedemangan dan DAD Desa Sekoban mengatakan, kedatangan pihaknya ke LMMDD-KT untuk meminta pendapat terkait permasalahan antara masyarakat dan pihak PT FLTI. Termasuk menggandeng LMMDD-KT untuk bersama-sama membantu memperjuangkan hak masyarakat Sekoban.
“Kami menggandeng LMMDD-KT untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga ada keputusan yang tidak merugikan hak masyarakat” sebutnya, Rabu (23/2). Ia juga menegaskan, permasalahan ini tidak hanya akan disampaikan pada tingkat Pemkab Lamandau, namun juga akan ke Pemprov Kalteng dan pemerintah pusat.
“Jika perusahaan masih mengabaikan tuntutan masyarakat, masalah ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Termasuk dugaan adanya pelanggaran dari perusahaan sendiri. Apalagi perusahaan sudah 21 tahun beroperasi, namun tidak memenuhi janji plasma ke masyarakat” tegasnya.
Tidak hanya sebatas masalah administrasi pemerintahan, Ia juga mengatakan akan dilakukan koordinasi kembali dengan DAD dan Kedemangan Sekoban terkait dugaan pelanggaran adat yang dilakukan pihak perusahaan. “Jika ditemukan pelanggaran Adat, akan dilakukan sidang adat terhadap pihak perusahaan” sebutnya.
Menanggapi permintaan warga, Sekjen LMMDD-KT Kaji Kelana Usop mengatakan siap membantu masyarakat Desa Sekoban. “Jika memang pihak perusahaan melakukan pelanggaran atas hak masyarakat, kami pasti siap membantu memperjuangkan hak masyarakat,” tegasnya.
“Lahan plasma sudah menjadi kewajiban perusahaan. Jika beralasan aturan, maka harus ditelisuri dulu, bagaimana aturan dan ketentuannya agar hak plasma masyarakat dapat terpenuhi,” jelasnya yang juga putra bungsu dari tokoh masyarakat Kalteng, Alm Prof KMA Usop MA.
Ia juga menyarankan agar warga Sekoban melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di Pemprov Kalteng, seperti Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Karena, instansi tersebut menurutnya adalah perwakilan dari pemerintah pusat di daerah untuk mengatasi permasalahan serupa. “Jika di instansi tingkat Pemprov tidak bisa mengatasi ini, maka akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat melalui kementerian yang berwenang” katanya. ist/mel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.