Pendapatan APBN Kalteng Naik Rp65,57 M di Januari 2022

TABENGAN/FERRY WAHYUDI RILIS- Kepala Kanwil DJPB Kalteng, Hari Utomo, didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Okto Syamsu Rizal dan perwakilan Bea Cukai Palangka Raya dalam rilis kinerja APBN 2022 Kalteng.

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Pendapatan APBN regional Kalimantan Tengah mengalami kenaikan sebesar Rp65,57 miliar sepanjang Januari 2022. Kenaikan berkisar 16,47 persen jika dibandingkan dengan pendapatan APBN di periode yang sama di tahun 2021. Dari target APBN regional sebesar Rp318,91 miliar, realisasi sampai dengan 31 Januari 2022 telah mencapai Rp463,76 miliar, sedangkan di tahun sebelumnya hanya mencapai Rp398,18 miliar.
Adapun komponen pendapatan APBN regional Kalteng meliputi penerimaan perpajakan mencapai Rp359,96 miliar, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp76,23 miliar dan penerimaan PNBP dan hibah sebesar Rp27,57 miliar.
Sayangnya, tren positif pendapatan APBN regional Kalteng tidak dibarengi dengan akselerasi penyerapan anggaran untuk belanja K/L (kementerian/lembaga) yang mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp187 miliar atau minus 44,51 persen. Turunnya realisi belanja K/L disebabkan Sebagian besar satuan kerja di kementerian/lembaga masih pada tahap proses pelelangan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalteng, Hari Utomo, mengatakan pada sisi lain terdapat keberhasilan percepatan penyaluran Dana Desa sebesar Rp5,2 miliar pada akhir Januari 2022, yang mana pada tahun anggaran 2021, Dana Desa baru dapat tersalurkan di bulan Februari-Maret.
“Pada bulan Februari 2022, penerimaan pajak diproyeksikan sebesar Rp308.82 miliar, Bea Cukai Rp46,09 miliar serta PNBP dan Hibah Rp20,65 miliar. Sedangkan Belanja K/L diproyeksikan sebesar Rp 462,1 miliar dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diproyeksikan sebesar Rp 1.169 miliar,” katanya, dalam gelaran rilis kinerja pelaksanaan APBN 2022 Provinsi Kalteng sampai dengan 31 Januari 2022, Rabu (23/2/2022) sore.
Hari menerangkan, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang telah disalurkan kepada Provinsi Kalteng sampai dengan 31 Januari 2022 sebesar Rp1.055,9 miliar. Namun TKDD yang telah tercatatkan oleh pemda pada pendapatan dana transfer sebesar Rp937 miliar atau 81,6 persen. Hal ini menunjukkan dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Kalteng. Rendahnya rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah yaitu 28,4 persen berpotensi menimbulkan pengendapan dana pada kas daerah.
“Melihat realisasi APBD regional Kalimantan Tengah dan dukungan TKDD hingga 31 Januari 2022, kami akan mendorong pemda untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan potensi daerah dan juga akselerasi belanja daerah untuk mempercepat kemanfaatan dana APBD dan menghindari pengendapan dana APBD yang terlalu lama, khususnya yang berasal dari pendapatan dana transfer,” ungkapnya. fwa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.