Hak Tradisional MHA Atas Tanah Mesti Diberikan Negara

Senator Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Senator Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengikuti webinar dengan tema urgensi Rancang Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. Hadir pula Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof Dr Widodo Ekatjahjana, bersama Dr Anak Agung Istri Ari Atu Dewi SH MH dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UKI Jakarta, Dr Aartjie Tehupeiory SH MH, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat, dan moderator oleh Dr Hendri Pandiangan SH MH.
Pada webinar itu, kata Teras Narang, disampaikan terkait dengan draf RUU Masyarakat Hukum Adat yang diinisiasi DPD RI. Tak lupa Teras mengingatkan bagaimana masyarakat hukum adat sudah mengenal konsep pembangunan berkelanjutan, jauh sebelum para pemimpin global bicara soal ini.
Teras menegaskan, DPD RI berkomitmen dan mendorong agar lahir UU yang mengakui, melindungi dan memberdayakan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Prinsip DPD RI adalah untuk menghormati eksistensi dan keberadaan nilai-nilai lokal yang merupakan sumber utama dari nilai-nilai dalam Pancasila. Kearifan lokal MHA adalah inspirasi Pancasila, sehingga patut dihormati keberadaannya.
“RUU terkait masyarakat adat mesti menghormati eksistensi dan keberadaan nilai-nilai lokal. RUU Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (PMHA), mesti dapat menjawab mandat pengakuan dan penghormatan terhadap hak tradisional masyarakat adat yang ada dalam konstitusi. Terlebih, terkait dengan penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat atau hutan adat. Isu pertanahan sebagai bagian dari hak tradisional masyarakat adat ini adalah isu krusial dan paling vital dalam soal pengakuan, Pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sehingga mesti dikawal bersama,” kata Teras, dalam rilisnya, Rabu (23/2).
UU MHA, kata Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini, mendesak untuk diselesaikan dan dihadirkan untuk menghormati eksistensi dan keberadaan nilai-nilai kearifan lokal. Parlemen mesti memberi prioritas terhadap RUU ini.
DPD RI berkomitmen mendukung MHA untuk memperoleh haknya sesuai prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Terutama agar MHA diakui, dilindungi, diberdayakan melalui beragam program yang didukung pendanaan memadai.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Kalteng (Dapil) ini mengatakan, pemenuhan hak tradisional MHA atas tanah mesti diberikan oleh negara. Seluruh kearifan lokal, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dalam urusan MHA perlu diperhatikan negara. Selanjutnya tanah ini dapat menjadi pusat pengelolaan ekonomi berbasis hutan sekaligus menjaga kepentingan ekologi. Hutan adat misalnya dapat menjadi tempat wisata atau hutan produksi yang berkelanjutan, sehingga fungsi keadilan sosial dapat diwujudkan.
Teras berpesan, kepala daerah juga didorong agar memberi prioritas pada upaya pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA lewat kebijakan di daerah. Semoga dengan upaya bersama, kita dapat melindungi kelestarian nilai dan kearifan lokal masyarakat adat yang merupakan sumber nilai yang digali oleh Bung Karno sehingga menghasilkan Pancasila. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.