HUKUM  

Warga Desa Sekoban Hinting Adat Kebun PT First Lamandau Timber Internasional

ISTIMEWA RITUAL - warga Desa Sekoban, Lamandau, melakukan ritual adat Lompang Begawar di area PT FLTI.

PALANGKA RATA/TABENGAN.COM – Warga Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, melakukan segel areal kebun PT First Lamandau Timber Internasional (PT FLTI), salah satu perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit di daerah itu. Warga melakukan segel dengan hinting adat, Jumat (18/2). Perusahaan itu diduga mengabaikan hak masyarakat Desa Sekoban terkait kewajiban plasma seluas 20 persen dari total areal PT FLTI.
Warga yang protes kemudian melakukan ritual adat Lompang Begawar atau hinting adat. Masyarakat ingin menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapasawit tersebut. Artia, kordinator warga menjelaskan, setelah dilakukan pemasangan hinting adat tersebut, perwakilan masyarakat bersama perwakilan pihak perusahaan dan Pemkab Lamandau melakukan pembahasan bersama.
Namun, dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu yang memberikan hak masyarakat terkait 20 persen lahan plasma dari perusahaan. Hinting adat tidak akan dilepasan sampai ada keputusan yang memberikan hak masyarakat setempat. “Masyarakat hanya meminta apa yang dijanjikan oleh perusahaan sebelumnya, yaitu 20 persen lahan plasma. Apalagi perusahaan beraktivitas di areal HPK dan di Desa Sekoban” jelas Artia.
Dalam pertemuan tersebut, dikatakan Artia, tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah antara perusahaan dan masyarakat. Pihak perusahaan tetap tidak ingin memberikan 20 persen lahan untuk area plasma masyarakat. “Selama tidak adanya kesepakatan, maka luas areal 117 Ha dari sekitar 440 Ha area perusahaan tetap akan kami pasangi hinting adat” tegasnya.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Lamandau, Rudi, mengatakan pihaknya akan terus mengambil langkah untuk memperjuangkan hak masyarakat tersebut. Pasalnya, pihak perusahaan sudah beraktivitas selama sekitar 20 tahun, namun belum juga adanya pemberian areal plasma untuk masyarakat.
Upaya menyelesaikan permasalahan areal plasma dengan masyarakat ini sudah beberapa kali dilakukan. Namun, pihak perusahaan beralasan tidak ada lahan yang dapat diberikan, sehingga masyarakat diminta untuk menyiapkan lahannya. “Lahan yang diminta oleh perusahaan sudah tidak ada, jadi kenapa perusahaan tidak ingin berbagi dengan masyarakat yang ketentuan areal 20 persen sudah ada dalam aturan” sebutnya.
Damang Adat Kecamatan Lamandau, Redan, meminta agar pihak perusahaan memberikan hak masyarakat desa setempat. “Masyarakat setempat sudah seharusnya mendapatkan haknya. Karena itu, pemasangan hinting adat sampai ada penyelesaian dengan PT FLTI” sebutnya. Terlebih lagi menurutnya, areal operasi perusahaan berada di kawasan yang dianggap sakral yang tempat berdiamnya para leluhur penjaga desa.
Pihaknya pun memasang Ancak atau sesajen agar tidak terjadi hal buruk untuk mayarakat desa. “Kami ingin Pemerintah Kabupaten Lamandau ikut membantu menyelesaikan masalah ini, dan masyarakat tidak kehilangan haknya” harapnya. ist/mel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.