Agustiar Ingatkan PBS Penuhi Kewajiban

TABENGAN/DODDY KHAIRI ASYADI SILATURAHMI- Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran bersilaturahmi dengan unsur media massa sekaligus menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah, Kamis (17/2/2022)

*Utamakan Kebutuhan Masyarakat Ketersediaan Minyak Goreng
PALANGKA RAYA/TABENGAN – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H Agustiar Sabran bersilaturrahmi dengan sejumlah Ketua PWI Kalteng, IJTI Kaltenj AJV Kalteng dan sejumlah media lokal di Kalteng, Kamis (17/2/2022). Semua yang hadir wajib untuk menjalan Antigen dan Prokes untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Dalam pertemuan tersebut, H Agustiar menyuarakan beberapa hal, antara lain, masalah Omicrom yang saat ini terus naik di Kalteng, masalah kelangkaan minyak goreng, ramainya hoak dan pencabutan izin sejumlah perusahaan di Kalteng.
H Agustiar mengaku mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian terkaitnya yang akan mencabut sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Mineral di Kalteng.
Jika memang pencabutan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prosesnya didasari karena perusahaan tidak mengikuti aturan perundang-undangan dan lain sebagainya, maka wajar saja izin usahanya dicabut pemerintah.
“Kalau memang ketentuan dan aturannya seperti itu, ya saya rasa yang dilakukan kementerian sudah bagus dalam hal pencabutan IUP itu,” katanya.
Terkait hal tersebut, dia mengharapkan pemerintah pusat juga menindak tegas perusahaan besar swasta (PBS) yang tidak menjalankan kewajibannya, baik kontribusinya terhadap daerah dan soal kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Sebut saja kewajiban plasma dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Agustiar menegaskan, bahwa program CSR dan plasma merupakan instrument yang wajib dijalankan oleh perusahaan dan semua itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Tentu saja hal tersebut sebagai bentuk kontribusi perusahaan yang menjalakan aktivitas usahanya di sebuat daerah.
“Kalau misalkan ada perusahaan yang tidak menjalankan CSR dan plasmannya tidak dipenuhi, pemerintah juga harus memberi sanksi perusahaan yang seperti ini,” ucapnya.
Selain soal CSR dan plasma, pesoalan tenaga kerja dari masyarakat lokal juga perlu diperhatikan lagi. PBS tentu wajib memberi perhatian dan pemberdayaan kepada masyarakat setempat dengan cara membuka ruang kepada mereka untuk memperoleh pekerjaan.
Jika memang dari sisi sumber daya manusia (SDM) dinilai masih kurang mampu bersaing, maka sewajibnya pula pihak perusahaan memberi pelatihan guna meningkatkan keterampilan hingga memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Intinya ada timbal balik antara perusahaan yang dapat izin usaha dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Pada intinya PBS harus memperhatikan masyarakat melalui program-program yang mereka miliki,” pungkasnya.
Disesi pembicaraan lain, Agustiar juga mengaku prihatin dengan kesulitan masyarakat Kalteng yang saat ini mendapatkan minyak goreng. Dia mengimbau pihak-pihak terkait lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat dari pada kepentingan tertentu.
“Kasihan masyarakat kesulitan mencari minyak goreng hanya karena kepentingan tertentu saja,” ungkapnya.dor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.