PKS Kalteng Dukung Penolakan Aturan Baru JHT

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalteng, Sirajul Rahman

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Aturan baru terkait klaim Jaminan Hari Tua (JHT) yang diusung oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), terus menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Salah satunya datang dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalteng, Sirajul Rahman, yang mendukung petisi penolakan aturan baru JHT karena dianggap memberatkan masyarakat khususnya para pekerja swasta.
“Memang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS juga sudah menolak secara tegas aturan baru JHT yang menyatakan bahwa JHT baru bisa diklaim setelah berusia 56 tahun. Tentunya PKS Kalteng sangat sepakat dan mendukung dengan keputusan DPP,” ucap Sirajul, saat dibincangi Tabengan di gedung dewan, Rabu (16/2).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan ini juga menegaskan, merujuk pada aturan lama klaim JHT, pekerja swasta bisa melakukan pencairan setelah 1 bulan berhenti bekerja di suatu perusahaan. Namun keberadaan aturan baru yang dikeluarkan oleh Kemenaker akan mempersulit proses klaim tersebut.
“Setelah masyarakat berhenti di suatu perusahaan, katakan saja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dengan sengaja mengundurkan diri, tentunya para pekerja swasta akan kesulitan apabila harus menunggu sampai usia beranjak 56 tahun. Sedangkan bisa saja JHT yang diklaim dijadikam modal usaha untuk menyambung hidup atau mempertahankan hidup sembari mencari pekerjaan baru,” ujarnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut) dan Murung Raya (Mura) ini juga berharap, apabila aturan tersebut tetap diberlakukan pemerintah pusat, maka harus ada solusi maupun kebijakan bagi masyarakat agar JHT bisa secepatnya diklaim.
“Suatu kebijakan maupun aturan, harus berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, apabila aturan tersebut tetap diberlakukan, maka harus ada solusi supaya JHT bisa cepat di klaim masyarakat. Misalnya wajib melampirkan alasan sebagai syarat klaim. Jangan sampai aturan tersebut menjadi mengambang tanpa adanya kejelasan,” pungkasnya. Nvd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.