DPRD Kalteng: Distributor Jangan Menahan Minyak Goreng

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA), Dapil I Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas, Sengkon

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM  – Langkanya minyak goreng bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah dengan harga Rp14.500/liter pada toko retail modern dan swalayan di Kalteng, khusus Kota Palangka Raya, berdampak buruk bagi masyarakat.  Kondisi ini kembali mendapat sorotan DPRD Kalteng.

Sengkon, Anggota Komisi II Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA) dan lainnya menuturkan, persoalan ini memerlukan pengawasan ketat di lapangan. Instansi terkait mestinya melakukan pemeriksaan maupun inspeksi mendadak (sidak) dalam upaya menelusuri persoalan kelangkaan minyak goreng.

“Persoalan ini mesti cepat ditindaklanjuti, jangan berlarut-larut, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat bahkan juga ada imbasnya bagi perekonomian di wilayah kita,” ujarnya kepada Tabengan, Kamis (10/2).

Selain itu, Sengkon juga mempertanyakan munculnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi di saat turunnya harga bahan pokok itu menjadi Rp14.500/liter.

Anehnya, ujar dia, saat ini harga sawit tengah mengalami kenaikan sehingga sangat berbanding terbalik dengan timbulnya kelangkaan, baik di retail market maupun swalayan, khususnya Kota Palangka Raya. Sengkon menilai, seharusnya ketika harga sawit tengah naik, produksi maupun distribusinya di lapangan juga intens dan optimal.

Nyatanya, yang terjadi malah kelangkaan di lapangan dan berakibat pada kesulitan masyarakat terkait kebutuhan sehari-hari. Ketika disinggung apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait seperti instansi, jajaran berwenang dan lainnya dalam upaya tindak lanjut yang lebih maksimal, Sengkon menuturkan masih belum memahami sampai pada tahap tersebut.

“Namun, bukan tidak mungkin hal itu akan dikoordinasikan, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Maka, kami meminta dinas terkait perketat pengawasan di lapangan sesegera mungkin, agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ujar wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas tersebut.

Ketua DPW Perindo Kalteng itu juga mengimbau seluruh pihak baik dari unsur distributor, pedagang hingga masyarakat, untuk tidak melakukan penimbunan maupun penahanan terhadap minyak goreng bersubsidi. Selain sangat diperlukan masyarakat, juga kalau terus terjadi akan berimbang negatif bagi kebutuhan masyarakat maupun lini perekonomian. drn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.