Sidak Kelangkaan Minyak Goreng!

Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Wakil Rakyat Dapil II Kotim dan Seruyan, H Sudarsono dan Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Wakil Rakyat Dapil IV Barsel, Bartim, Barut dan Murung Raya, Ina Prayawati

Sudarsono: Kalteng Penghasil Terbesar Indonesia, Tapi Sulit Cari Minyak Goreng

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Kelangkaan minyak goreng bersubsidi di toko retail modern maupun swalayan, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di seluruh retail market di Kota Palangka Raya, hampir tidak ditemui persediaan bahan pokok tersebut.

Kondisi ini mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalteng, khususnya komisi yang membidangi. Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng H Sudarsono menegaskan, persoalan ini perlu tindak lanjut sigap dan ketegasan di lapangan. Perlu adanya inspeksi mendadak (Sidak) secara langsung oleh instansi atau dinas terkait.

“Kelangkaan ini sudah menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Kami menyarankan kondisi ini wajib ditindaklanjuti, dan dinas terkait harus melakukan sidak di lapangan,” ujarnya kepada Tabengan, Selasa (9/2/2022).

Menyangkut “hilangnya” stok minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp14.500 itu, perlu dilakukan tindak lanjut yang mendalam.

Wakil rakyat dari Dapil II yang meliputi Kotim dan Seruyan itu menambahkan, persoalan ini dinilai menjadi sangat aneh, bahkan patut dipertanyakan. Sebab, Kalteng sendiri merupakan salah satu provinsi produsen atau penghasil minyak goreng terbesar di Indonesia. Artinya menjadi sebuah keanehan apabila minyak goreng yang menjadi kebutuhan masyarakat utama itu menjadi langka.

“Ini kan aneh, sampai langka. Justru kita ini penghasil minyak goreng terbesar, malah ada semacam kelangkaan bahan pokok itu,” tegasnya.

Untuk itu, dia berharap jangan sampai ada penimbunan maupun penahanan terhadap kebutuhan masyarakat tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalteng Ina Prayawati menuturkan, minyak goreng memang sudah seharusnya disubsidi oleh Kementerian Perdagangan. Langkanya minyak goreng di toko retail modern seharusnya tidak perlu terjadi, karena Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) sudah menginstruksikan setiap toko retail yang tergabung di asosiasi tersebut, hanya boleh menjual minyak goreng bersubsidi dengan jumlah 2 liter saja.

Artinya, ujar Ina, tujuan dan peruntukannya pun sangat jelas, sehingga jangan sampai hal ini malah salah sasaran.

“Yang kasihan itu masyarakat membutuhkan minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan utama di rumah. Kalau sampai ada oknum yang menimbun bahkan memonopolinya, pemerintah mesti menindaklanjuti dan bergerak,” ujarnya, baru-baru ini.

Wakil rakyat dari Dapil IV yang meliputi Barsel, Bartim, Barut dan Murung Raya itu juga meminta dan mendorong instansi terkait, khususnya Dinas Perdagangan segera memperketat pengawasan di lapangan. Pastikan minyak goreng bersubsidi yang dijual di toko retail modern, tetap tersedia seperti biasa. Apalagi salah satu bahan pokok ini, menjadi kebutuhan utama yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Wanita murah senyum ini juga mempertanyakan langkanya minyak goreng subsidi di lapangan, sementara jumlah pembelian khususnya di retail market telah dibatasi.

“Program ini memang diperuntukkan bagi masyarakat tingkat ekonomi bawah maupun yang belum mampu, tentunya sebagai pemenuhan kebutuhan setiap harinya.  Melalui penurunan harga tersebut, dinilai sangat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” ujar politisi senior PDIP. drn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.