Kenapa Pemerintah Biarkan Distributor Tahan Minyak Goreng?

Ketua LBH Penegak Hukum Republik Indonesia Suriansyah Halim

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Ketua LBH Penegak Hukum Republik Indonesia Suriansyah Halim menyoroti sikap pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang seakan membiarkan distributor menahan bahan pokok saat terjadi kelangkaan.

“Mungkin hanya dinas terkait hingga APH yang bisa membedakannya, sehingga bagi distributor menjadi legal atau sesuai hukum. Tetapi jika dilakukan oleh pengecer, maka menjadi ilegal atau melanggar hukum,” sindir Halim, Selasa (8/2).

Pihak dinas terkait sebelumnya membantah kelangkaan minyak goreng terjadi akibat penimbunan oleh spekulan, melainkan hanya distributor yang menahan barang sembari menunggu petunjuk produsen karena adanya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah.

Halim menyatakan, masyarakat tidak dapat diminta pasrah menunggu dan bersabar menanti keputusan distributor menahan bahan pokok karena kebutuhan bahan pokok bersifat harian bagi masyarakat.

“Terus bagaimana fungsi dinas terkait hingga APH untuk pencegahan, pengawasan, mencari solusi, hingga tindakan hukum atas kelangkaan minyak goreng yang faktanya dijual jauh di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah?” tanya Halim.

Padahal, lanjut Halim, dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok pada saat terjadi kelangkaan barang dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No 6 tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit, para pengecer atau penjual yang melanggar ketentuan harga minyak goreng seperti yang diatur di Permendag tersebut juga terancam sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

“Ada atau tidak adanya unsur pidana itu tergantung hasil pemeriksaan oleh APH terhadap distributor yang mengaku menahan minyak goreng tersebut,” ucap Halim.

Dinas terkait hingga APH seharusnya memanggil distributor yang menahan, sehingga menyebabkan langkanya minyak goreng. Kepada para distributor agar disampaikan jangan hanya mencari untung dan tidak mau merugi di saat masyarakat sedang kesulitan.

“Jika Pemda hingga APH lambat, yang menjadi korban di sini adalah masyarakat yang sulit mendapatkan minyak goreng, hingga pun mendapatkan tetapi harganya di atas HET,” sebut Halim.

Dia berharap pihak legislatif atau DPRD juga mengambil sikap tegas dan lantang mendukung masyarakat yang sedang memerlukan.

“Jangan hanya aktif saat mau mendapatkan suara ketika pemilu saja. Sekarang saatnya para wakil rakyat tersebut juga melakukan pemeriksaan dan turun juga ke lapangan. Panggil distributor tersebut dan cari solusi untuk rakyat,” pinta dia.

Masyarakat juga dapat bersurat kepada pemimpin daerah dari bupati, wali kota, hingga gubernur, hingga wakil-wakilnya di DPRD untuk segera mencarikan solusi.

“Jika pemimpin di daerah tetap juga tidak ada jawaban hingga solusi, maka masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan hukum perdata yaitu gugatan melalui pengadilan setempat, dan atau laporan kepada pihak kepolisian atas ditahannya minyak goreng oleh distributor, sehingga minyak goreng menjadi langka,” pungkas Halim. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.