HUKUM  

Ada Ancaman di Balik Kasus Kades Kinipan?

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Kepala Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Willem Hengki yang menjadi terdakwa perkara korupsi menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada sidang Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Senin (7/2).

Usai menyatakan ada indikasi sejak awal Willem harus terjerat hukum bahkan sebelum ada kasus, Penasihat Hukum (PH) juga mengungkap hal lain.

“Terdakwa pernah diancam. Ada pejabat tinggi di sana yang dengan sombongnya mengatakan ini (Willem) harus masuk penjara,” ungkap Parlin Bayu Hutabarat selaku anggota PH terdakwa.

Parlin menolak menyebut identitas pejabat tinggi Kabupaten Lamandau itu dengan alasan akan terbuka dengan sendirinya dalam persidangan.

“Ada niat atau cita-cita yang tidak benar terhadap terdakwa agar berperkara seperti ini,” kata Parlin pada wartawan.

Dalam persidangan sebelumnya, tim PH membantah dakwaan bahwa Willem melakukan pembayaran untuk pekerjaan fiktif. PH menyatakan ada banyak hal yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan.

Willem bukan membayar pekerjaan fiktif melainkan membayar utang pekerjaan jalan yang seharusnya menjadi kewajiban Kades sebelumnya. Jalan tersebut juga masih ada hingga kini dan telah digunakan para warga.

Bahkan sebelum pembayaran berlangsung, Willem telah berkonsultasi dengan Wakil Bupati, Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau. PH mengklaim mereka semua setuju atas pembayaran selama pekerjaan tidak fiktif dan tidak ada korupsi di dalamnya.
Willem melalui konferensi video juga sempat menyampaikan isi hatinya dan menyatakan hanya menjalankan tugas tanpa ada niat sedikit pun untuk melakukan korupsi atau mendapat keuntungan pribadi.

“Saya sudah bilang, kalau saya salah jangan dibela,” tegas Willem.

Tim PH sempat menanyakan kepada Majelis Hakim tentang hasil permohonan pengalihan tahanan terhadap Willem. Erhamuddin selaku Ketua Majelis Hakim menyatakan, mereka belum memutuskan akan mengabulkan atau menolak dengan berbagai pertimbangan dan kemungkinan risiko terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut.

Saat sidang berlangsung, puluhan polisi telah membuat pagar betis di depan gerbang Pengadilan Tipikor Palangka Raya. Mereka menghadang sekitar 20 orang yang melakukan aksi demonstrasi di jalan depan gedung pengadilan.

Massa menuntut agar Willem dibebaskan dari dakwaan dan agar dapat melanjutkan perjuangannya mempertahankan wilayah hutan adat dari perusahaan perkebunan sawit dan penguasa yang mendukungnya. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.