MINYAK GORENG LANGKA-DPRD dan YKI Desak Operasi Pasar

Ketua Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing + Plh Sekretaris Yasasan Konsumen Indonesia (YKI) Kalteng Arniansyah

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) mengusut tuntas kasus kelangkaan minyak goreng bersubsidi di pasaran, khususnya swalayan dan retail mart.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi PDI Perjuangan Duwel Rawing, saat dibincangi Tabengan di gedung dewan, Senin (7/2). Menurutnya, terdapat beberapa kemungkinan hingga terjadinya kelangkaan minyak goreng bersubsidi seharga Rp14 ribu per liter di swalayan dan retail mart.

“Pertama, memang faktor produksi dari pabrik pengolahan minyak goreng itu sendiri, tetapi tipis kemungkinan mengingat Indonesia khususnya daerah Sumatera dan Kalimantan adalah penghasil bahan baku minyak goreng yaitu kelapa sawit dan bahan baku tersebut sangat melimpah,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini menyebut kemungkinan kedua, adanya segelintir oknum yang mencoba memonopoli dan menimbun minyak goreng bersubsidi, sehingga fenomena kelangkaan yang terjadi saat ini dimanfaatkan oknum tersebut untuk menaikkan harga.

“Bisa saja ada oknum yang sengaja memonopoli atau memborong minyak goreng bersubsidi untuk ditimbun. Setelah terjadi kelangkaan akhirnya harga minyak goreng tersebut meroket dan dimanfaatkan untuk reaup keuntungan pribadi. Akhirnya program minyak goreng bersubsidi dari pemerintah tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Menyikapi segala kemungkinan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini mendorong agar Pemprov Kalteng melalui Disdagperin bisa turun langsung ke lapangan dalam rangka mengusut tuntas kasus kelangkaan minyak goreng bersubsidi di swalayan maupun retail mart.

“Minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari. Apabila terjadi kelangkaan di pasaran, masyarakat tentunya akan kesulitan dan menjerit. Sehingga kita selaku wakil rakyat mendesak agar pemerintah segera turun tangan supaya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara merata,” pungkas mantan Bupati Katingan 2 periode ini.

Senada, Plh Sekretaris Yasasan Konsumen Indonesia (YKI) Kalteng Arniansyah juga mendorong pemerintah daerah, khususnya Kota Palangka Raya bersama Disperindag dan kepolisian untuk segera melakukan operasi pasar dan sidak ke setiap pelaku usaha bahan pokok, termasuk minyak goreng.
Menurut Arniansyah, adalah hal yang tidak masuk akal jika terjadi kekosongan minyak goreng pasca-penetapan satu harga. Dia menduga ada pelaku usaha yang “nakal”, sehingga kelangkaan minyak goreng terjadi.

Disebutkan, bukan hanya minyak goreng yang sulit didapat oleh masyarakat, tapi juga gula pasir. Maka itu, mantan Ketua YKI Kalteng ini mendesak pemerintah, Disperindag dan aparat segera melakukan operasi pasar, khususnya untuk 2 item bahan pokok tersebut.

“Kasihan masyarakat kalau begini. Kalau alasan tunggu kiriman, tersangkut di mana? Apa yang jadi hambatannya sampai ke retail atau minimarket belum sampai barangnya,” katanya kepada Tabengan melalui telepon seluler, Senin (7/2).

Terpisah, Abdul, pegawai minimarket di Jalan Seth Adji mengiyakan kondisi minyak goreng yang sulit didapat. Menurutnya, pengiriman memang dibatasi dan di beberapa cabang minimarket mengalami kekosongan sejak 2 minggu lalu.

Di minimarket yang lain, seorang pegawai yang tidak mau disebut namanya juga mengonfirmasi sejak ditetapkannya kebijakan minyak goreng satu harga, setelah terjadi panic buying, hari-hari selanjutnya stok minyak goreng cenderung kosong. nvd/dsn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.