Penjarakan Penimbun Minyak Goreng

Kabid Humas Kombes Pol Kismanto Eko Saputro dan Ketua LBH Penegak Hukum Republik Indonesia Suriansyah Halim

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah memastikan akan melakukan tindakan tegas jika menemukan adanya indikasi penimbunan minyak goreng di tengah kelangkaan yang terjadi.

Hal ini ditegaskan Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto melalui Kabid Humas Kombes Pol Kismanto Eko Saputro, Senin (7/2) siang.

“Kita sudah menurunkan tim dari Subdit Indagsi Ditreskrimsus untuk melakukan sidak di pasar-pasar dan toko penjual minyak goreng,” katanya.

Ia menerangkan, saat ini kelangkaan terhadap minyak goreng memang terjadi. Meski begitu, ia mengharapkan masyarakat untuk terus tenang dan tidak melakukan panic buying.

“Kelangkaan memang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Meski begitu, pemerintah telah bergerak dan memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng,” ujarnya.

Ia menegaskan, Polda Kalteng telah melakukan antisipasi guna mencegah adanya oknum tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan.

“Masyarakat yang melihat dan menemukan adanya aktivitas yang diduga penimbunan minyak bisa segera melaporkan ke kepolisian terdekat. Akan kita tindak,” tegasnya.

Kismanto menambahkan, jika kelangkaan terus berlanjut maka Polda Kalteng bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) akan melaksanakan operasi pasar.

“Polda Kalteng bekerja sama dengan Gapki telah merencanakan operasi pasar jika kelangkaan masih berlanjut,” tuturnya.

Seperti diketahui, pasca-penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000 per liter minyak goreng, masyarakat justru sulit mendapatkan bahan kebutuhan pokok tersebut. Ada indikasi oknum spekulan yang memborong dan menimbun minyak goreng agar dapat menjual kembali dengan harga lebih tinggi.

“Penimbun dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan atau dikenakan kembali sanksi administrasi,” tegas Ketua LBH Penegak Hukum Republik Indonesia Suriansyah Halim, di tempat terpisah, Senin.

Bahkan, lanjut Halim, bila pemerintah terkesan lamban menyikapi, tidak menutup kemungkinan masyarakat yang tidak puas akhirnya menggugat pemerintah secara hukum.

Halim menyitir Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok pada saat terjadi kelangkaan barang dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No 6 tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit, para pengecer atau penjual yang melanggar ketentuan harga minyak goreng seperti yang diatur di Permendag tersebut juga terancam sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.  Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan maksimal 2 kali dengan tenggang waktu paling lama 14 hari.

“Pengecer yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 kali dan tetap tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara hingga pencabutan izin usaha,” tutur Halim.

Dia berharap Pemda lebih maksimal dalam hal pengawasan dan pencegahan kelangkaan bahan pokok khususnya minyak goreng seperti saat ini. Pemda seharusnya melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) sekaligus membarengi dengan operasi pasar.

Melalui sidak, pemerintah khususnya dinas terkait melakukan fungsi pengawasan dapat langsung turun kelapangan mendatangi distributor terbesar di daerah hingga pengecer terkecil untuk  mengecek sekaligus melakukan sosialisasi untuk pencegahan naiknya harga dari HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Operasi pasar perlu dilaksanakan segera supaya ketersediaan minyak goreng dapat merata kembali dengan harga HET. Atau Pemda dapat mengadakan Pasar Rakyat supaya bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan minyak goreng dapat segera mendapatkannya dengan harga HET,” saran Halim.

Masyarakat juga tidak perlu panik berbelanja bahan pokok khususnya minyak goreng, karena Halim yakin pemerintah melalui dinas terkait akan segera menormalkan harga, dan memastikan kesediaan minyak goreng segera merata lagi di semua pengecer atau pedagang.

Bila berpandangan pemerintah lambat atau tidak bertindak mengatasi langka dan mahalnya minyak goreng, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan hukum.

“Untuk gugatan masyarakat tentu dapat menggugat Pemda dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH),” tandas Halim. fwa/dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.