KASN: Nuryakin Berhak Ikut Seleksi Sekda Kalteng

Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan jawaban atas pengaduan yang dilakukan Batuah, terkait dengan keikutsertaan Nuryakin dalam Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Madya (JPT) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng). Laporan yang disampaikan ke KASN itu dinilai menyalahi ketentuan, karena yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana pada 2013.

Surat jawaban KASN terhadap laporan tersebut tertuang dalam surat Nomor: 432/KASN/2/2021 tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto.

Dijelaskan, KASN telah melakukan pencermatan dan penelaahan, baik dari sisi administratif persyaratan maupun sisi hukum. Pada pengumuman pendaftaran Selter pengisian JPT Madya Nomor: 02/SJPTM-KT/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, angka romawi II Persyaratan Umum poin nomor 11 disebutkan bahwa syarat mengikuti seleksi “Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 169/PK/PId.Sus/2017 tanggal 11 Desember 2017, majelis hakim menolak Peninjauan Kembali dari pemohon PK Nuryakin, dan pegawai yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan 14 hari. Hukuman tersebut sudah selesai dijalani oleh yang bersangkutan, sehingga saat ini Nuryakin bukan lagi sebagai terpidana.

Keputusan Mahkamah Agung yang dikaitkan dengan persyaratan pada pengumuman pendaftaran Selter pengisian JPT Madya Sekretaris Daerah Kalteng, KASN berpendapat bahwa Nuryakin memiliki hak mengikuti dan lolos dalam seleksi terbuka pengisian JPT Madya tersebut, karena yang bersangkutan tidak sedang atau tidak dalam status sebagai tersangka/ terdakwa/terpidana.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Lisda Arriyana membenarkan telah menerima tembusan perihal jawaban atas pengaduan tersebut. Selama ini BKD memang menahan diri untuk mengeluarkan statement terkait pendapat yang berkembang dari berbagai pihak dan beredar di media massa mapun media online.

“Tidak ada sedikit pun ruang dalam negara ini yang tidak diatur oleh ketentuan hukum dan regulasi, yang kita kedepankan adalah ketentuan aturan, bukan asumsi. Meskipun saya meyakini, prosedur dan ketentuan dalam seleksi JPT Madya Sekda Kalteng telah melalui tahapan proses yang benar dan cermat. Kami tetap menunggu pendapat Komisi ASN yang lebih berkompeten. Apa yang sudah disampaikan Komisi ASN terkait hal tersebut sudah terang benderang tidak menyalahi ketentuan, bahwa Nuryakin berhak mengikuti Selter pengisian JPT Madya Sekda Kalteng,” jelas Lisda, dalam rilisnya, Minggu (6/2).

Lisda mengemukakan, berdasarkan Surat Kepala Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Nomor 065/SB/K/KR. VIII/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, hasil penelusuran data pada aplikasi SAPK dan tata naskah Kanreg VIII BKN tanggal 19 Januari 2022, menyatakan tidak terdapat data riwayat hukuman disiplin terhadap PNS atas nama Nuryakin.

Profil data PNS yang mengikuti Selter JPT Madya Sekda Kalteng, ditelusuri rekam jejaknya sebagaimana yang disampaikan Deputi Wasdal BKN Pusat yang merupakan salah satu Pansel JPT Madya Kalteng Bapak Otok Kuswandaru, yang menyatakan sesuai data base BKN bahwa semua peserta Selter JPT Madya sebanyak 7 orang, tidak ada yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat, termasuk tipikor.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng Saring menegaskan, masalah keikutsertaan Nuryakin dalam kontestasi Selter JPT Madya Sekda Kalteng clear secara hukum.

“Sejalan dengan pendapat KASN, Nuryakin berhak mengikuti seleksi JPT, karena status beliau saat ini bukan tersangka maupun terpidana, karena hukuman sudah beliau jalani. Perlu dipahami, persyaratan itu adalah yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, tidak sedang dalam status tersangka, terdakwa atau terpidana, artinya itu adalah status saat ini, clear,” tegas  Saring.

Saring mengungkapkan, masyarakat umum ada yang berpandangan bahwa setiap PNS tersandung masalah hukum, selalu mendapat sanksi pemecatan. Padahal menurutnya, tidak semua masalah hukum bagi PNS disertai pemecatan. Berbeda dengan kasus tipikor dipastikan akan dilakukan pemecatan, meskipun hanya sehari menjalani hukuman penjara.

Bila yang dilihat dalam kasus ini adalah masalah hukum, jelas Saring, terkait status PNS Nuryakin, tentu tidak usah menunggu sampai beliau menduduki jabatan eselon II di provinsi sekarang ini, sudah jauh-jauh hari dipecat. Ada mekanisme bagi PNS yang tersandung hukum untuk memenuhi unsur dipecat atau tidak.

Hal ini pula, lanjut Saring, yang saat ini dikait-kaitkan dengan keikutsertaan Nuryakin dalam seleksi JPT Madya, sehingga ada pemahaman beberapa pihak, seorang PNS yang pernah tersandung hukum, tidak bisa mengikuti pengembangan karier lebih lanjut, ini pemahaman yang sangat keliru. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.