Kebijakan Mendag Berpotensi Tekan Harga TBS Petani

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fajar Hariady

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Pemerintah Pusat melalui Menteri Perdagangan (Mendag) per 27 Januari 2022 lalu, secara resmi menerapkan kebijakan kepada seluruh produsen minyak kelapa sawit untuk menjaga pasokan dalam negeri (DMO) serta kebijakan ketentuan harga dalam negeri (DPO) atas komoditi sawit dan turunannya.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fajar Hariady. Ia meminta agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Bumi Tambun Bungai ini mencermati kebijakan tersebut.

Dikatakan, kebijakan yang dibuat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI itu, sejatinya ditujukan untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di pasar. Namun, kebijakan itu berpotensi pula menekan harga sawit yang sangat berdampak pada petani.

Dijelaskan, mekanisme kebijakan DMO berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Nantinya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing-masing.

Selain itu, dengan kebijakan DPO, akan ditetapkan pembatasan harga pasar domestik sebesar Rp9.300 per kilogram untuk Crude Palm Oil (CPO) dan Rp10.300 per liter untuk olein.

Harga CPO di pasar domestik yang sebelumnya berkisar Rp15.000 per kilogram, kini turun di angka Rp9.300 per kilogram. Secara otomatis akan menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) milik petani kelapa sawit, yang berkisar antara Rp350-1.000 per kilogram.

Berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya, tergantung kebijakan PKS di masing-masing tempat. Sementara harga CPO internasional pasca kebijakan DMO justru semakin melonjak karena pelaku pasar melihat potensi penurunan pasokan dari Indonesia.

“Dengan semakin tingginya gap antara harga TBS dan harga CPO internasional, di satu sisi akan menguntungkan bagi pelaku usaha yang dapat menikmati gap tersebut. Ambil contoh, perusahaan terintegrasi yang memiliki PKS, mereka dapat membeli TBS petani dengan harga acuan dalam negeri dan dijadikan setoran kewajiban 20 persen pasokan domestik, lalu menjual CPO hasil kebun dan olahan perusahaan sendiri dengan harga tinggi di pasar internasional. Pertanyaannya, CPO yang untuk domestik atau DMO minyak goreng ini hasil TBS dari perusahaan atau petani rakyat,” kata Fajar kepada Tabengan, Kamis (3/2).

Dia menyarankan, ada baiknya diatur agar DMO untuk minyak goreng disuplai dari pabrik perkebunan besar, karena sudah lebih dari cukup, bahkan masih banyak sisanya. Sehingga tidak menjadi alasan untuk menekan harga TBS.

“Sedangkan produksi dari petani rakyat biar untuk ekspor, sehingga mereka tetap dapat menikmati keuntungan dari kenaikan harga CPO internasional. Apalagi mereka masih berhadapan dengan lonjakan harga pupuk yang masih belum teratasi,” sebutnya.

Terlepas dari potensi dampak negatif tersebut, Fajar mengatakan, kebijakan Kemendag sejatinya masih belum menyentuh persoalan mendasar. Yakni struktur pasar minyak goreng yang masih dikuasai segelintir perusahaan besar. Padahal, minyak goreng dibutuhkan seluruh masyarakat rumah tangga bahkan industri.

“Kebijakan minyak goreng satu harga yang disubsidi dari pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu memungut PE CPO yang berasal dari sawit perusahaan dan petani rakyat artinya petani juga punya kontribusi besar tapi imbal balik ke petani sangat minim.

“Ada sih program PSR tapi kita tau realisasinya kecil karena persoalan status kawasan, beasiswa juga minim apalagi untuk Kalteng. Bagi saya tidak adil bagi daerah sentra perkebunan sawit termasuk kalteng, Kenapa begitu? Minyak goreng murah itu wajar bagi daerah penghasil sawit seperti kita kalteng, apalagi  minyak goreng disubsidi dari dana sawit dan Kalteng kontribusinya besar sekali. Kalau begini kan daerah yang penduduknya banyak dan bukan sentra sawit yang lebih banyak menikmati subsidi tersebut,” tegasnya. sgh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.