Hukrim  

Selesaikan Masalah Ormas TBBR, MADN Perlu Tim Pencari Fakta

ISTIMEWA PENYELESAIAN - Forum Koordinasi Damang Kepala Adat Kalteng saat berada di kantor MADN Jakarta.

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM-Guna menyelesaikan masalah antara Ormas TBBR dan gabungan Ormas Dayak di Kalimantan Tengah, Forum Koordinasi Damang Kepala Adat se-Kalteng mendorong Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) untuk membentuk tim pencari fakta. Forum tersebut sudah datang langsung ke MADN di Jakarta dan diterima sejumlah petinggi Ormas tertinggi Dayak tersebut.

Ketua Forum Koordinasi Damang Kepala Adat se-Kalteng Marcos Tuwan menyampaikan, mereka datang ke Jakarta, Kamis (20/1), dengan jumlah rombongan 8 orang, terdiri dari 3 orang damang kepala adat, 1 orang perwakilan Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya dan 4 orang perwakilan Pemko. Mereka diterima oleh Anggota Dewan Pertimbangan dan Kepala Sekretariat MADN.

“Sebenarnya terkait dengan beberapa permasalahan di Kalteng. Mengenai TBBR yang didemo oleh koalisi Ormas Dayak di Kalteng, kami menyarankan supaya MADN bentuk tim pencari fakta atau tim investigasi yang isinya terdiri dari perwakilan damang kepala adat di Kalteng, Kalbar, Kaltara, Kalsel dan Kaltim supaya legitimasinya itu kuat,” kata Marcos, Senin (31/1).

Rencananya, saat ini  tidak akan membentuk peradilan adat untuk mengadili Ormas TBBR. Menurut pendapat pribadi Marcos, peradilan adat terhadap Ormas TBBR tidak baik, karena yang diadili merupakan saudara orang Dayak itu sendiri.

Untuk saat ini menunggu apa reaksi dari MADN setelah mereka melaporkan kasus penolakan TBBR di Kalteng. MADN sebagai lembaga tertinggi diminta untuk bersikap.

Sebelumnya, koalisi Ormas Dayak di Kalteng sudah menyurati DAD Provinsi, namun, lanjut Marcos, tidak ada tindak lanjutnya terhadap permasalahan itu karena belum ada strukturnya, baru ada ketua terpilihnya.

Lalu koalisi Ormas Dayak Kalteng ini menyurati ke MADN di Jakarta. Namun, tidak bisa ditindaklanjuti karena antara internal Kalteng artinya TBBR di Kalteng dan Ormas Dayak di Kalteng, sehingga mereka membatasi diri untuk mengambil suatu kebijakan.

Masih menurut Marcos, koalisi Ormas Dayak Kalteng akhirnya menyurati ke Forum Koordinator Damang Kepala Adat Kalteng. Perwakilan Ormas gabungan datang sekitar tanggal 27 Desember, menyampaikan surat, meminta damang kepala adat untuk menyidangkan Ormas TBBR.

“Tidak boleh ada sesuatu kekuatan yang boleh mengatur damang kepala adat karena sangat independen. Tidak boleh satu kelompok di Kalteng ini yang boleh memerintah, mengatur atau mengintimidasi dan lain sebagainya kepada damang kepala adat,” pungkas Marcos.

Forum Koordinasi Damang Kepala Adat menilai, tidak semua kasus disidangkan, harus pelajari dulu untung ruginya, apa kerugian materinya. Dalam kasus penolakan TBBR, menurut Marcos, belum ada kerugian materil, hanya perasaan saja, dan kelompok Ormas juga tidak boleh menyatakan dirinya mewakili Dayak. Kalau atas nama Ormas silakan saja. Dalam kapasitas mereka sebagai damang, melihatnya secara jernih.

Setelah menerima surat dari Ormas gabungan, Forum Koordinasi Damang Kepala Adat mengambil kesimpulan karena permasalahan ini lintas provinsi, TBBR di Kalbar walaupun ada di Kalteng, merasa perlu untuk berkoordinasi dengan MADN.

“Forum koordinasi ini sebenarnya mengamati saja, bukan kepada yang harus memberikan tanggapan, kita ini kan pengadil, sebagai hakim. Kalau kita yang memberikan tanggapan, lalu kita yang mengadili, seolah-olah posisinya kok ada 2 tempat. Jadi ibarat bahasanya itu ada pertikaian kita di tengah. Jadi ada masalah kita berhadapan, itu bukan posisi kita,” imbuh Marcos. yml

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.