Ekobis  

Kelangkaan Minyak Goreng di Lumbung CPO

Pengamat ekonomi Kalteng Fitria Husnatarina  dan  Yudo Herlambang Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng

PALANGKA RAYA/TABENGAN.VOM– Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah adalah daerah penghasil minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia. Bahkan, menjadi salah satu komoditas ekspor. Namun ironisnya, tetap saja terjadi kelangkaan minyak goreng. Harganya sempat tembus Rp22.000 per liter.

Menurut pengamat ekonomi Kalteng Fitria Husnatarina, jika dalam kondisi proses produksi, proses distribusi serta permintaan pasar berjalan normal dan sesuai siklus idealnya, maka bisa dipastikan tidak akan ada krisis atau kelangkaan terhadap minyak goreng.

Namun, imbuh Direktur Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Kampus UPR tersebut, dugaan terjadi saat ini adanya intervensi-intervensi perilaku yang merusak siklus normal. Misalnya, dalam produksi ada kapasitas yang secara kuantitasnya diturunkan atau pada proses distribusi ada rantai pasok yang tidak sesuai kapasitasnya.

Sebagai contoh adanya penumpukan pada distributor besar dan kemungkinan besar juga ada pengalihan jalur distribusi kepada daerah lain yang dirasa lebih menguntungkan.

“Misalnya dijual ke pasar lainnya (wilayah lain yang tentunya juga karena ada permintaan pasarnya). Pola ini lazim dilakukan pada komoditas yang demand-nya sedang tinggi-tingginya atau pada kapasitas pasar, ada pola pembelian yang tidak normal, penumpukan, penyimpanan untuk sementara waktu dan sebagainya,” bebernya, Minggu (30/1/2022).

Ditambahkan Dosen Fakultas Ekonomi UPR tersebut, semua intervensi aktivitas seperti ini pasti menyebabkan krisis jika dilakukan dalam kondisi permintaan tinggi dan jangka waktu yang tidak pendek. Pasar bisa di-setting sebenarnya pada kondisi persaingan tidak sempurna alias domain monopolinya besar. Jika pada pasar persaingan sempurna, atau jika ada produk subsitusi sempurna di pasar, maka tidak akan sampai terjadi krisis.

“Jadi kalau tanda tanya besar bahwa harusnya kita penikmat pertama karena kita penghasil, tetapi kok kita malah krisis, ya karena ada pasar lain, atau ada momentum lainnya yang ditunggu. Yang lainnya lebih tinggi dari pasar lokal atau momentum saat ini,” ujar Fitria.

Terpisah, Yudo Herlambang, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, mengemukakan, Kalteng memang penghasil sawit, namun CPO yang dihasilkan dikirim ke Jawa atau Sumatera. Tidak banyak yang mengolah langsung di Kalteng, sehingga hilirisasi produk ini menjadi penting dan perlu dilakukan.

“Namun, tetap memerhatikan ketersediaan sarana dan prasarananya, infrastruktur, kecukupan energi listrik, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pasar,” ujar Yudo kepada Tabengan, Senin (31/1).

Disebutkan Yudo, salah satu faktor kenaikan harga minyak goreng pada mulanya disebabkan naiknya harga CPO dunia. Selain itu, faktor lainnya adalah kenaikan harga pupuk yang masih tergantung dari luar. TPID Provinsi Kalteng melalui Dinas Perdagangan pada akhir tahun lalu telah menyampaikan permasalahan ini kepada pusat. Respons pusat secara nasional adalah penetapan satu harga Rp14.000/liter.

“Pemerintah pun telah mendorong produsen minyak goreng untuk mendukung kebijakan tersebut dan informasinya telah dilaksanakan,” katanya.

Namun, terlepas dari produsen memenuhi permintaan pemerintah, terdapat fenomena yang terjadi saat ini yaitu kepanikan yang menyebabkan kelangkaan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat akan memburu komoditas yang mereka rasa tidak pasti.

Perilaku ini semakin membuat komoditas tersebut langka di pasaran, meskipun pembeliannya sudah dibatasi, tetapi masyarakat tetap mencari cara agar tetap dapat komoditas yang diburu tersebut. Perilaku panic buying lama-kelamaan akan merugikan masyarakat itu sendiri, menyebabkan inflasi sehingga harga barang/jasa lainnya pun akan ikut terkerek naik.

“Harapan kami adalah pemerintah dan pelaku usaha perlu duduk bersama mengatasi permasalahan kelangkaan ini, namun yang utama adalah memastikan barang tersedia,” ujarnya lagi.

Upaya-upaya pemerintah melalui Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak telah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan.

“Kita tunggu dampak baiknya kepada stabilitas harga minyak goreng di masyarakat,” ucapnya. dsn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.