Bareskrim Selidiki Penghinaan Edy Mulyadi

Teras Narang dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan

*Teras Narang: Usut Tuntas Dugaan Penghinaan

*3 Laporan, 16 Pengaduan serta 18 Pernyataan Sikap

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Persoalan ujaran kebencian yang dinilai menghina Kalimantan sebagai tempat Jin buang anak dan monyet oleh Edy Mulyadi dkk, mendapat tindaklanjut dari Bareskrim Mabes Polri. Selain itu dalam video viral tersebut, Edy Mulyadi dkk juga diduga mengejek Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto.

Ujaran kebencian serta dugaan ejekan terhadap Menhan RI tersebut, mendapat respon dan dilaporkan untuk diproses hukum oleh berbagai elemen di Indonesia. Terkait itu, menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Bareskrim mencatat setidaknya ada tiga laporan polisi terkait itu.

Selain itu, ada juga 16 pengaduan serta 18 pernyataan sikap dari berbagai lembaga. “Semua pengaduan, laporan serta penyataan sikap terkait dugaan ujaran kebencian EM, akan dilakukan penyelidikan serta penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri,” ujarnya.

Menyangkut itu, dirinya meminta kepada masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada kepolisian.

Usut Penghinaan Masyarakat Kalimantan

Dugaan penghinaan yang dilakukan Edy Mulyadi turut mendapat respons dari Dewan Pertimbangan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Agustin Teras Narang. Teras dengan tegas meminta kepolisian segera mengusut tuntas dugaan penghinaan terhadap masyarakat yang ada di Kalimantan.

Presiden MADN I ini menegaskan, kepolisian untuk dapat dengan segera melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai pada kemudian penuntutan secara hukum. Sebab, apa yang dilakukan Edy Mulyadi ini tidak semata menimbulkan aksi kecaman dan laporan di Kalimantan Timur (Kaltim) saja. Tercatat, ada sekitar 16 laporan bahkan lebih yang disampaikan ke kepolisian, sebagai bentuk protes atas apa yang diucapkan itu.

Diambilalihnya penanganan kasus dugaan penghinaan oleh Mabes Polri, kata Teras, tentu sebuah langkah yang sangat diapresiasi. Sebab, laporan yang disampaikan ke kepolisian tidak hanya di Kaltim, tapi ada juga di Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Utara (Kaltara), dan menyusul di Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Pada prinsipnya MADN membuka diri saja untuk melakukan dialog. Namun, dialog dimaksud dalam rangka untuk merealisasikan hukum adat yang ada di Kalimantan. Bagaimanapun, apa yang sudah disampaikan Edy Mulyadi ini sudah sangat mengganggu rasa aman, damai dan tenteram yang ada di Kalimantan,” kata Teras, saat diwawancara Kompas TV, Selasa (25/1).

Teras mengakui, ucapan yang dilontarkan Edy Mulyadi jelas membuat ketersinggungan bagi masyarakat Kalimantan. Memerlukan waktu bagi masyarakat untuk dapat melupakan itu semua. Sampai sekarang ini masih belum mendengar informasi dari Presiden MADN, terkait dengan apakah ada dari pihak Edy Mulyadi yang menghubungi MADN.

“Kami masih berpandangan, ucapan maaf yang pernah disampaikan, masih belum dinilai benar sesuai dengan adat istiadat Suku Dayak. Kalimantan memiliki hukum adat di mana dalam melakukan penyelesaian hukum adat itu tidaklah mudah. MADN yang akan menentukan seperti apa mekanisme penyelesaiannya sesuai dengan adat yang disepakati,” kata Teras.

Teras menambahkan, gelombang protes masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak, terhadap pernyataan Edy Mulyadi yang dinilai merendahkan hutan Kalimantan serta masyarakatnya terus meluas. Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan MADN agar masyarakat bisa menyikapi hal ini dengan tenang dan arif.

Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, pinta Teras, kita perlu menjaga situasi kondusif dan menghormati proses hukum yang berlaku. Berharap penegak hukum menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai prosedur yang berlaku, menuntaskan penyelidikan dan penyidikan, hingga proses selanjutnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pada konteks adat, jelas Teras, proses peradilan adat akan ditentukan lebih lanjut nantinya oleh MADN. Proses ini adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat adat Dayak yang terpisah dari proses hukum positif. Seluruh pihak kiranya bersikap arif dalam menyampaikan pernyataan sentimentil, meski memiliki perbedaan kepentingan politik.

Momen ini juga mesti jadi pembelajaran bagi semua pihak, harap Teras, untuk tidak menganggap sepele kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Terlebih bagi masyarakat adat Dayak yang sudah dari dulu banyak tinggal, membangun peradaban, serta memelihara kehidupan harmonis dengan alam di hutan.

Hutan bukan melulu tempat tinggal bagi flora dan fauna. Hutan adalah jantung kehidupan manusia sejak dari dulu, hingga detik ini. Kekayaan sumber daya alam hutan Kalimantan, tak hanya menghidupi masyarakat adat Dayak, tapi juga menggerakkan pembangunan negara ini bahkan dunia.

Kekayaan alam batu bara hingga migas dari hutan Kalimantan telah menggerakkan perekonomian, sekaligus berkontribusi pada tersedianya oksigen bagi kehidupan planet bumi. Tidak heran Kalimantan juga disebut sebagai paru-paru dunia. Jangan memandang remeh hutan. Terlebih di Indonesia banyak masyarakat adat lainnya yang bergantung hidup dan kebudayaannya dari hutan.

Semoga perdebatan terkait Ibu Kota Negara Nusantara, tidak menghilangkan nalar serta adab dalam berdialektika. Mari rawat demokrasi tanpa memicu friksi, terlebih dalam situasi bangsa yang masih memiliki banyak tantangan karena pandemi. ded/drn  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.