HUKUM  

Damang Pahandut: Tunjukkan Orang Dayak Pemaaf

Marcos Sebastian Tuwan, Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Dugaan penghinaan terhadap lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang dilakukan Edy Mulyadi hingga memantik amarah masyarakat Dayak, mendapat perhatian para Damang Kepala Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya Marcos Sebastian Tuwan, Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

Marcos mencoba melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang yang berbeda, memahami secara keseluruhan, tidak sepenggal saja supaya tidak terkuras emosi.

Dari video yang Marcos saksikan, Edy Mulyadi itu diidentikkan dengan PKS yang selama ini tidak setuju dengan pemindahan IKN ke Penajam, Kalimantan Timur (Kaltim). Ucapan yang diduga menghina Prabowo dan Kalimantan disampaikan pada saat protes pemindahan IKN. Namun, pada akhirnya UU sudah disetujui  sehingga pemerintah tetap memindahkan IKN.

“Tidak perlu lagi kita buang-buang energi meladeni Edy Mulyadi. Saya berharap juga kepada saudara-saudara Dayak, hati boleh panas tapi otak tetap dingin supaya jangan terlalu berlebih juga. Saya memahami kemarahan itu, tapi kalau kemarahan itu tidak terkendali justru menimbulkan efek yang kurang baik bagi Dayak itu sendiri,” kata Marcos, Selasa (25/1).

Menurut Marcos, orang akhirnya takut dengan Dayak dan itu tidak elok. Baginya, lebih baik orang Dayak disegani bukan ditakuti. Artinya disegani secara utuh, bukan ditakuti karena fisik. Dia menilai penghinaan itu relatif, bukan berarti membela Edy Mulyadi, justru mendukung agar Edy dihukum.

Namun, dalam hukum itu dikenal Ne Bis In Idem, artinya tidak ada kejadian yang diadili 2 kali. Pada saat orasi massa, dari video yang beredar meminta Edy Mulyadi diproses hukum positif dan hukum adat. Menurut Marcos, orang tidak bisa diadili 2 kali atas kasus yang sama.

“Kita harus konsisten dan selaras juga dengan hukum positif ada asasnya yang dikenal dengan Ne Bis Idem. Kalau mau hukum positif ya hukum positif, kalau mau hukum adat ya hukum adat. Saran saya kalau mau dihukum secara fisik maka gunakan hukum positif. Tapi kalau orang Dayak ini sepakat mau dihukum secara adat. Adat Dayak itu tidak mempunyai hukuman penjara tetapi denda atau singer. Dayak tidak mengenal hukum penjara, jadi harus konsisten,” pungkas Marcos.

Sebagai Damang Kepala Adat, Marcos menyarankan dugaan penghinaan terhadap Prabowo itu dihukum dengan hukum positif, dugaan penghinaan terhadap Kalimantan itu dihukum adat. Sebagai hakim adat, dirinya memberikan kebebasan dan serahkan kepada masyarakat adat, apakah mau dituntut secara adat atau tidak.

Kelemahan dituntut secara adat,  tidak bisa melakukan upaya paksa Edy di Jakarta untuk datang ke Kalimantan. Tidak punya kewenangan untuk memaksanya datang, kecuali yang bersangkutan ikhlas datang dan mau diadili secara adat.

Melihat situasi saat ini secara pribadi, sebagai orang Dayak, menurut Marcos lebih elok lagi memaafkan Edy. Menunjukkan ke dunia bahwa orang Dayak itu pemaaf. Momen ini dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa orang Dayak itu pemaaf, tidak mempunyai perasaan pemusnah, pembunuh, namun mengampuni.

“Tidak perlu harus sampai menunjukkan senjata khas orang Dayak yang bisa terbang. Ini bukan suasana perang, jangan mempertontonkan sesuatu yang tidak sama lagi zamannya. Itu zaman nenek moyang kita, saat ini era digital ini adu kecerdasan. Tanah dan hutan habis, itu lebih substansi daripada meributkan masalah mengenai Edy,” pungkas Marcos. yml

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.