HUKUM  

Ketua DPW Perindo Cederai Demokrasi

TABENGAN/RONNY JUMPA PERS- Sekretaris DPW Perindo Kalteng Kisno Hadi didampingi kuasa hukum Antonius Kristianto saat menggelar press release bersama awak media, Selasa (18/1) malam. 

Antonius: Sebagai Politikus Harusnya Mengerti Aturan

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Menanggapi pernyataan Ketua DPW Perindo Kalteng Sengkon yang menyebut sejumlah kader partainya, yakni Kisno Hadi dkk dianggap tidak menaati dan menghormati keputusan DPP Perindo tentang perubahan kepenguruan dalam tubuh DPW Perindo Kalteng, Kisno Hadi pun kembali angkat bicara.

Sekretaris DPW Perindo Kalteng ini menegaskan, substansi yang menjadi keberatan pihaknya bukanlah soal kepatuhan pada perintah DPP semata. Melainkan bagaimana kepatuhan seorang kader partai politik dalam menjalankan aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), khususnya dalam prosedur perombakan kepengurusan partai.

“Saya tegaskan ini bukan masalah pergeseran posisi saya, tapi terkait kepatuhan kita pada AD/ART partai. Ini yang harus dipahami Pak Sengkon. Buat apa ada AD/ART kalau tidak dipatuhi. Ini jelas demokrasi dicederai oleh individu,” kata Kisno Hadi saat jumpa pers, Selasa (18/1) malam.

Dia menjelaskan, dalam AD/ART di pasal 24 sudah dengan jelas menyatakan bahwa partai dalam mengusulkan kepengurusan tingkat DPD dan DPW harus melalui musyawarah di DPW, sebelum mengajukan usulan ke DPP.

Siapa DPW tersebut? Dengan tegas Kisno Hadi menyatakan di pasal 22 adalah ketua, sekretaris dan bendahara. Bahkan, pedoman partai juga menyatakan yang bertanggung jawab dalam surat-menyurat di sekretariat ialah ketua dan sekretaris.

“Nah, dalam surat yang diajukan dalam merombak kepengurusan itu, beliau tanpa melibatkan saya. Ini terasa janggal. Benar beliau beberapa kali berkomunikasi bersama saya, dan sudah dijelaskan jika ini loh langkah-langkahnya. Apalagi surat-surat yang lain, beliau selalu berkoordinasi sama saya selaku sekretaris. Tapi mengapa surat pengajuan SK perubahan kepengurusan ini, beliau bertindak sendiri? Ini substansi yang saya maksud, AD/ART dilanggar,” bebernya.

Selain itu, Kisno Hadi menyebutkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh partai akan menjadi preseden yang buruk bagi demokrasi. Dalam pasal 9 AD/ART Partai Perindo, disebutkan untuk melaksanakan fungsi pendidikan politik.

Dia khawatir jika pelanggaran dalam aturan AD/ART seperti ini akan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, bahkan bukan tak mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari, jika tidak ada ketegasan terhadap aturan. Pasal 41 AD/ART juga menyatakan, seluruh kader memiliki kewajiban mematuhi Anggaran Dasar.

“Jangan sampai AD/ART dikesampingkan oleh kewenangan. Silakan beliau bertindak sebagai Ketua DPW dan menjalankan wewenang untuk menyusun kepengurusan. Tapi kewenangan dibatasi oleh aturan. Kalau kewenangan tak dibatasi maka akan semena-mena, dan aturan dibuat untuk mengontrol kekuasaan. Ini bukan soal patuh tak patuh pada DPP atau pergeseran jabatan, tapi prosedur AD/ART yang dilanggar dalam pengusulan perubahan pengurus tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum Kisno Hadi, Antonius Kristianto mengatakan, inti dari keberatan Kisno Hadi dkk ialah tentang mekanisme pergantian anggota yang ditegaskannya harus jelas. Sengkon sendiri katanya menyatakan Partai Perindo berbeda, karena dalam proses pemilihan beliau sebagai Ketua DPW merupakan petunjuk langsung dari DPP. Sementara itu, AD/ART dengan jelas dan tegas menyatakan pergantian dalam batang tubuh DPW harus lewati mekanisme yang ada.

“Ada sejumlah pasal dalam AD/ART yang dilanggar Sengkon. Beliau sebagai politikus harusnya mengerti aturan itu. Kepatuhan AD/ART juga tetulis dalam Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik. Dalam pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa pergantian pengurus di seluruh wilayah harus berdasarkan pada AD/ART. Jadi tak bisa sewenang-wenang asal tunjuk saja,” jelasnya.

Ia turut menanggapi proses penunjukan Sengkon sebagai Ketua DPW Perindo Kalteng. Menurutnya, untuk pergantian ketua wilayah berdasarkan AD/ART pasal 96 poin 3D menyatakan bahwa wewenang Musyawarah Wilayah untuk memilih 3 calon ketua wilayah untuk diusulkan kepada Majelis Persatuan Partai, dalam hal ini seharusnya dilaksanakan di Majelis Peratuan Partai dengan rapat internal baru bisa diusulkan dan di SK-kan DPP.

Bila terjadi kesalahan, lanjutnya, maka seorang ketua harus diberikan sanksi berdasarkan AD/ART pasal 45 dengan mekanisme pada pasal 47, di mana pemberian sanksi harus melewati rapat harian DPP dan tidak serta-merta dicabut.

“Akan kita lakukan gugatan melalui Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri. Kalau tidak diindahkan, kita akan lakukan uji materi tentang kasus ini serta AD/ART Partai Perindo. Juga pernyataan beliau diangkat menjadi ketua tanpa melewati mekanisme, sedangkan AD/ART sudah jelas. Kita juga akan  gugat DPP kalau memang aturan ini mereka langgar,” pungkas Antonius. rgb

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.