Ketua DPRD Sukamara Resmi Dipecat

ISTIMEWA TERIMA SK- Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalteng Heriadi ST saat menerima SK PAW Ketua DPRD Sukamara Deni Khaidir dari Sekjen DPP Hanura Kodrat Shah, di Jakarta, belum lama ini.

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura melakukan Pergantian Antar-Waktu (PAW) terhadap Deni Khaidir, kadernya di Kabupaten Sukamara dari jabatan Ketua DPRD, sekaligus diganti sebagai anggota DPRD. Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai anggota partai juga dicabut.

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Hanura Serfasius Serbaya Manek SE MH CTL

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Heriadi menyampaikan, DPP memecat Deni melalui surat nomor A/219/DPP-HANURA/XII/2021 tertanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal Kodrat Shah. Surat tersebut sudah diterima DPD. Dalam surat tersebut Deni digantikan oleh Heri Siswanto.

“DPD Hanura Kalteng sudah menerima dan menindaklanjuti surat keputusan DPP tentang pemberhentian saudara Deni Khaidir. Dan, kami sudah membuat surat instruksi ke DPC Hanura Kabupaten Sukamara untuk segera melaksanakan keputusan tersebut dan DPC sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh DPD dan DPP Partai Hanura,” kata Heriadi, Selasa (18/1).

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum DPP Partai Hanura Serfasius Serbaya Manek SE MH CTL menyampaikan, surat keputusan DPP untuk memecat Deni Khaidir dari partai sudah melalui tahapan mekanisme internal partai yang merupakan tindak lanjut laporan dari DPC kepada Mahkamah Partai terkait pelanggaran yang dilakukan dan berujung pada pemecatan.

“Beliau diberikan kesempatan untuk membela diri tapi tidak hadir, sehingga putusannya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan beliau bersalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Parpol dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bahwa keputusan daripada partai bersifat final dan mengikat,” kata Serfas ketika dihubungi, Selasa (18/1).

Tindak lanjutnya, keputusan PAW dari DPP untuk ditindaklanjuti DPC ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Biro Hukum Provinsi Kalteng.

Serfas menegaskan, PAW ini dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan publik dari Partai Hanura kepada masyarakat karena Partai Hanura dipercaya masyarakat dan memiliki 4 kursi di Sukamara.

Menurut Serfas, artinya Partai Hanura mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sementara salah satu anggota yang duduk di DPRD dan menyandang predikat sebagai Ketua DPRD tidak produktif, tidak mendengarkan arahan partai, fraksi merupakan perpanjangan tangan dari partai. Ketika garis partai untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat namun tidak didengar oleh anggotanya sendiri, itu merupakan suatu pelanggaran.

“Maka, sesuai dengan mekanisme internal Partai Hanura ditempuh langkah-langkah, itu pun diberikan kesempatan untuk membela diri tapi tidak datang. Artinya legitimasi pembangkangan konkret dari yang bersangkutan terhadap partainya sendiri, bagaimana dia tidak mengakui partainya, maka untuk menjaga trust publik kepada Partai Hanura, secara tegas Partai Hanura sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga memecat saudara Deni Khaidir untuk di-PAW dengan yang lain, yang berhak untuk duduk dan menggantikan,” pungkas Serfas. yml

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.