PENCABUTAN IZIN KONSESI-Belum Ada Laporan PHK di Kalteng

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Tengah (Kalteng) Farid Wajdi

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Pencabutan izin konsesi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dikhawatirkan menimbulkan dampak lanjutan, pemutusan hubungan kerja (PHK). Pencabutan izin konsesi akan membuat perusahaan berhenti beroperasi, sehingga melakukan PHK massal karyawan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Tengah (Kalteng) Farid Wajdi mengatakan, Disnakertrans Kalteng terus melakukan pemantauan terhadap kepastian pencabutan izin konsesi itu sebagai bentuk pengawasan. Dampak dari pencabutan izin ini yang tidak diinginkan adalah PHK terhadap karyawan yang bekerja.

Farid menegaskan, sampai sekarang ini tidak ada laporan yang masuk ke Disnakertrans Kalteng berkenaan dengan masalah PHK atas dampak dari pencabutan izin konsesi. Apabila memang ada PHK, tentu Disnakertrans Kalteng akan melakukan penanganan secara langsung. Sampai sekarang ini, tidak ada laporan yang masuk terkait dengan PHK karyawan.

“Kita juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Disnaker yang ada di daerah. Apabila ada PHK, maka laporannya akan diterima. Penyelesaian juga akan dilakukan untuk memberikan hasil terbaik, tidak merugikan masing-masing pihak. Namun kembali, sampai sekarang ini tidak ada laporan terkait dengan PHK sebagai dampak dari pencabutan izin konsesi,” kata Farid, di Palangka Raya, Selasa (18/1).

Pengawasan, lanjut Farid, terus dilakukan guna memastikan perlindungan bagi tenaga kerja. Apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangan adalah masalah tenaga kerja, di luar masalah tersebut bukan menjadi kewenangan Disnakertrans Kalteng.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng Vent Christway mengaku sampai sekarang belum menerima tembusan terkait dengan penerapan ataupun pelaksanaan pencabutan izin konsesi di bidang pertambangan. Tidak adanya surat tembusan ini, tidak bisa menyampaikan lebih lanjut terkait seperti apa pencabutan izin konsesi di bidang pertambangan.

“Kita sudah surati Kementerian ESDM Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) perihal pencabutan izin konsesi ini. Namun, belum ada balasan yang disampaikan oleh pihak kementerian atas surat yang kita sampaikan itu. Jadi sampai sekarang masih menunggu juga,” kata Vent Christway melalui pesan singkat. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.