PILKADA 2024-Pergeseran Pengurus Partai Strategi Politik

Pengamat Politik Kalimantan Tengah, Dr Jhon Retei Alfri Sandi SSos Msi

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Terjadinya pergeseran sejumlah pengurus dalam batang tubuh partai, merupakan salah satu strategi yang diatur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik (Parpol). Pergeseran tersebut menjadi bagian demokrasi, optimalisasi kinerja dan penyegaran mesin partai, terutama dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres.

Hal ini disampaikan pengamat politik Kalimantan Tengah, Dr Jhon Retei Alfri Sandi SSos MSi saat dibincangi Tabengan di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Palangka Raya (UPR), Jalan Hendrik Timang, Selasa (18/1).

“Secara normatif, hal tersebut telah tertuang dalam setiap AD/ART dari masing-masing Parpol. Baik terkait perubahan atau pergeseran posisi struktural, di mana hal itu merupakan hal yang biasa terjadi, apalagi setelah adanya evaluasi terhadap kinerja dari kader,” ucapnya.

Wakil Dekan I Fisipol UPR ini juga menegaskan, Pilpres, Pemilukada maupun Pileg, merupakan event strategis. Apalagi di tahun 2024 yang merupakan periode terakhir masa jabatan presiden dan beberapa kepala daerah, yang diatur melalui konstitusi sehingga akan terjadi perubahan secara signifikan dalam tatanan sebuah tatanan Parpol sebagai upaya memajukan partai.

“Perubahan tentunya akan terjadi sesuai dengan konstitusi, sebagaimana disebutkan bahwa masa jabatan kepala negara dan kepala daerah hanya 2 periode. Kedua, dalam Pemilu Legislatif yang menjadi persoalan adalah ambang batas dan yang harus dikejar oleh semua Parpol adalah melampaui ambang batas tersebut agar bisa menjadi Parpol yang eksis,” ujarnya.

Apabila terjadi pergeseran pengurus partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sama di tingkat bawah yaitu provinsi hingga ke tingkat ranting.

“Kalau pergeseran terjadi di pusat, maka bisa saja yang di tingkat terparalel karena sedikit saja terjadi perubahan, bisa memberikan pengaruh besar dalam kinerja mesin partai, terutama di wilayah atau daerah yang menjadi basis sebuah Parpol,” tandasnya.

Kendati demikian, ia menilai sudah saatnya Parpol di Kalteng melaksanakan evaluasi kinerja terhadap pejabat struktural di partai maupun kader yang akan menduduki jabatan struktural. Pasalnya, dalam menghadapi event Pemilu, kredibilitas seluruh Parpol tentunya akan diuji dan Parpol wajib untuk menempatkan eksistensinya.

“Dalam garis perjuangan partai, tujuan utamanya adalah bagaimana kader mereka bisa duduk di eksekutif maupun legislatif. Sehingga aspirasi dari konstituen, termasuk doktrin partai bisa diimplementasikan dan fungsi maupun peran partai sebagai akomodasi kepentingan dari konstituen bisa terlaksana dengan baik,” tandasnya.

Selain itu, dalam sistem kinerja partai, sangat penting dilaksanakannya penyegaran. Apalagi saat evaluasi kinerja sebuah Parpol ditemukan prestasi yang telah dicapai oleh pejabat struktural partai selama menjalankan tugas dan fungsinya.

“Sangat perlu dilakukan penyegaran, rotasi maupun rekomedasi posisi dari struktural partai. Mengingat hal tersebut bisa menjadi bagian dari strategi partai untuk mempersiapkan diri dalam kurun waktu 2 tahun menuju Pilkada Kalteng 2024, yang bertujuan menajamkan partai itu sendiri di samping yang menggerakannya adalah sumber daya manusia yang potensial,” kata Jhon Retei. nvd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.