Hukrim  

Oknum Anggota DPRD Gumas Bantah Korupsi

TABENGAN/ANDRE SIDANG TIPIKOR- Oknum Anggota DPRD Gumas Sri Yeni membantah terlibat ada penyelewengan Dana Desa Bereng Jun pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, Jumat (14/1).

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Oknum Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Sri Yeni memberikan keterangan sebagai terdakwa korupsi Dana Desa (DD) Bereng Jun membantah terlibat atau mengetahui ada penyelewengan dana.

“Saya tidak tahu apa kesalahan saya,” ucap Sri Yeni kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya, Jumat (14/1).

Sri mengakui pernah datang ke Desa Bereng Jun saat sosialisasi ketika mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif. Dia bertemu sekitar 10 orang perwakilan masyarakat di rumah salah satu perangkat desa.

“Kebiasaan saat pencalonan apa pun, masyarakat pasti mengajukan permintaan-permintaan. Mereka bilang kalau ibu mencaleg buktikan dulu kepedulian pada desa,” kata Sri.

Pada pertemuan tersebut Sri hanya menampung aspirasi dan tidak menjanjikan apa pun.

Dia baru tahu anaknya, Theo menjadi Bendahara Desa Bereng Jun setelah adanya penyidikan. Sri membantah meminta Kepala Desa (Kades) Andreas Arpenodie mendudukkan Theo pada jabatan tersebut. Ibu 3 anak itu menyatakan tidak pernah menerima atau mengelola DD yang diserahkan Theo atau Arpenodie.

Keterangan saksi sebelumnya yang menyatakan menerima pembayaran biaya pembangunan tapal batas desa dan gedung PAUD juga ditangkisnya.

Bahkan, dia juga mengaku meski mengantar hingga halaman kantor Bupati tapi tidak tahu atau bertanya kenapa Theo dipanggil untuk pertemuan di tempat orang nomor satu Kabupaten Gumas. Pernyataan itu sekaligus membantah kehadirannya di dalam gedung dan terlihat mondar mandir membawa map keluar masuk ruang kantor Bupati.

Terkait kwitansi Rp150 juta yang dia tanda tangani, Sri berkelit bahwa tidak ada kaitannya dengan DD.

“Arpenodie pinjam dana beberapa kali. Pembayaran itu untuk pembayaran hutang. Dia bilang cuma mampu bayar Rp150 juta,” sebut Sri. Namun, Sri mengaku lupa total utang dan catatan utang Arpenodie telah hilang.

Terpisah, Kasi Pidana Khusus Hariyadi menganggap biasa bantahan dari terdakwa.

“Fakta tersebut bertentangan dengan saksi yang lain dan tidak perlu digunakan sebagai pembuktian karena tidak bernilai untuk pembuktian,” kata Hariyadi.

Menurut dia, keterangan saksi dan bukti sebelumnya sudah sesuai jalur untuk membuktikan isi dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum.

“Dalam menyusun tuntutan, dengan tidak mengakui perbuatan dan keterangan saksi lain, menurut kami menjadi hal yang memberatkan dalam tutnutan,” pungkas Hariyadi. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.