Hati-hati, Celah KKN Tekon

Ketua LBH Penegak Hukum Republik Indonesia Suriansyah Halim

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Pasca-pemberitaan terkait surat edaran penonaktifan tenaga kontrak (tekon) atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada kantor perangkat daerah, beredar foto Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 800/08/II.1/BKD, Kamis (13/1). Surat edaran tersebut memerintahkan agar masing-masing perangkat daerah mengirimkan data kebutuhan PPNPN mereka.

Ketua LBH Penegak Hukum Republik Indonesia Suriansyah Halim menyambut baik surat edaran terbaru tersebut, sekaligus memberikan peringatan agar berhati-hati.

“Celah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) kemungkinan ada, jika yang diberi tanggung jawab untuk memasukkan nama-nama PPNPN tersebut mau KKN. Di sini integritas para perangkat daerah dapat dilihat dan pengawasan terhadap nama-nama yang dimasukkan harus ada dari Pemda Provinsi Kalteng,” tegas Halim.

Halim dalam pemberitaan sebelumnya mengkritisi Surat Edaran Sekda Kalteng No 800/844/II.1/BKD tentang penonaktifan tekon tertanggal 29 Desember 2021. Penyebabnya, surat tersebut menyatakan menonaktifkan tekon pada sebagian besar kantor perangkat daerah Provinsi Kalteng, tanpa ada kepastian atau solusi mengenai nasib para mantan tekon yang telah bekerja bertahun-tahun.

Halim menyambut baik surat edaran Sekda Kalteng tertanggal 13 Januari 2022 karena memerintahkan agar masing-masing perangkat daerah menyampaikan jumlah kebutuhan PPNPN di lingkungan kerja mereka, sesuai kebutuhan nyata atau riil untuk 2022, dengan tidak menambah atau mengganti data PPNPN yang dikirim pada akhir 2021.

“Artinya dalam surat tanggal 13 Januari 2022 tersebut tidak ada penonaktifan massal. Tetapi betul PPNPN yang dinonaktifkan sebelumnya dapat diangkat kembali dari nama-nama yang diajukan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan kerja masing-masing, di mana batas dimasukkannya nama-nama sampai dengan tanggal 17 Januari 2022,” ujar Halim.

Dia berharap tidak ada perangkat daerah yang memanfaatkan celah tersebut untuk mengajukan nama baru atau yang tidak ada sebelumnya dalam data PPNPN tahun 2021.

Halim berpendapat, bila ada dugaan dengan bukti yang benar dan cukup terkait dugaan KKN, maka Pemda harus siap digugat oleh para mantan tekon.

“Bahkan selain gugatan, juga ada potensi pidana, terkhususnya tindak pidana korupsi, jika oknum perangkat daerah yang dipercaya memasukkan nama-nama tersebut terbukti KKN dan merugikan keuangan negara,” pungkas Halim. dre

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.