PENCABUTAN IZIN KONSESI-Jangan Sampai Masyarakat Jadi Pengangguran

Tokoh Muda Kalteng Bambang Irawan

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Beredarnya Surat Keputusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) perihal  pencabutan izin konsesi sejumlah perusahaan di Indonesia, ditanggapi oleh banyak kalangan. Di Kalimantan Tengah (Kalteng) sendiri, polemik pencabutan ini juga terus muncul dan mendapat sorotan dari tokoh muda Kalteng Bambang Irawan.

Bambang memberikan sejumlah catatan atas pencabutan izin konsesi yang dikeluarkan pemerintah pusat itu. Pertama, pencabutan izin konsesi yang ditempuh pemerintah jangan sampai memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Pencabutan izin itu, tegas Bambang, tentu akan membuat masyarakat yang bekerja di perusahaan yang izinnya dicabut akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Meskipun legal, namun karena izin sudah dicabut maka membuat masyarakt tidak dapat bekerja.

Menurutnya, penerapan pencabutan izin apabila membuat masyarakat kehilangan pekerjaan, maka akan sangat tidak baik bagi dunia investasi secara umum, khususnya di Kalteng.

“Pencabutan izin ini tentunya diharapkan ada kelanjutan. Tidak serta merta ketika dicabut langsung tutup. Minimal ada klarifikasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemerintah, maupun melengkapi administrasi yang dianggap kurang. Bagaimanapun, apa yang dilakukan pemerintah ini tentu memiliki tujuan menertibkan, juga pembenahan administrasi terhadap perusahaan yang ada di Kalteng khususnya,” kata Bambang, di Palangka Raya, Selasa (11/1).

Bambang percaya, perusahaan yang masuk dalam daftar pencabutan izin konsesi itu, apabila perusahaan memang sudah memiliki kelengkapan administrasi, diyakini tidak akan ditutup. Ini adalah kelengkapan yang diakui negara, maka wajib mengakomodirnya jangan asal menutup, padahal memiliki izin dan kelengkapan.

Bambang mengimbau, masyarakat khususnya Kalteng untuk dapat bersama menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan pernah ada pemikiran, adanya pencabutan izin konsesi ini ada isu yang berkembang akan terjadinya pengusahaan lahan yang mengatasnamakan masyarakat. Hal itu tidak benar. Perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan berizin, tidak ada kewenangan masyarakat untuk mengambil lahan tersebut.

Meskipun benar izin perusahaan itu dicabut, kata Bambang, maka lahan itu akan kembali ke negara. Biarlah negara yang mengaturnya dengan sebaik mungkin. Ini semua mencegah terjadinya gejolak di masyarakat untuk saling klaim, saling menguasai lahan-lahan tersebut, baik dari kelompok masyarakat, ataupun masyarakat itu sendiri.

Bambang mengajak semua ormas yang ada di Kalteng untuk bersama mengawasi dan mengawal atas apa yang dilakukan pemerintah ini. Bagaimanapun, tujuan dari apa yang dilakukan pemerintah semata untuk merapikan, menertibkan dan menata perusahaan yang ada. Apabila memang ada perusahaan yang tidak memiliki izin, wajib untuk ditutup.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Sri Suwanto dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Vent Christway mengaku masih belum menerima salinan ataupun tembusan terkait dengan pencabutan izin konsesi tersebut. Tidak adanya tembusan ini, membuat pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan lebih detail. ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.