Legislator Kotim Dukung Keputusan Pusat Cabut Izin Konsesi

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun

SAMPIT/TABENGAN.COM-Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mendukung kebijakan pemerintah pusat yang mengeluarkan keputusan mencabut izin konsesi kawasan hutan kepada sejumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan termasuk di Kotim.

Rimbun berharap, kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program-program dari lahan yang sudah dicabut tersebut.

“Jika memang dikelola nantinya perusahaan itu oleh BUMD dan kelompok tani maka dengan sendirinya itu bisa berdampak kepada keejahteraan masyarakat. Tapi saya mendesak agar pemerintah daerah segera memperjelas dan mempertajam ke pemerintah pusat untuk status lahan yang sudah cabut perizinannya itu,” ujarnya Selasa (11/1).

Dilanjutkan politisi asal PDIP ini, bahwa kebijakan Presiden RI mencabut izin tersebut merupakan bentuk ketegasan dari pemerintah pusat terhadap investasi yang melalaikan tugas dan kewajibannya. Dirinya juga ingin hal ini nantinya bisa dikelola masyarakat dan juga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan.

Rimbun mencontohkan di satu lokasi total ada 2 ribu kepala keluarga yang terdata jika dengan luasan lahan 5 ribu hektare, maka kemungkinan ada sekitar 2 sampai 3 hektare yang bisa dibagikan kepada masyarakat.

“Kita dukung kebijakan Bapak Presiden ini. Dan kebijakan ini semoga bisa menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat Kotim pada khususnya,” harapnya.

Sejauh ini, lanjut Rimbun, pihaknya juga tengah menunggu tindakan paska terbitnya SK pencabutan oleh Presiden tersebut. Dia juga berharap pemerintah daerah proaktif untuk berkonsultasi mengenai surat keputusan pencabutan tersebut ke KLHK  supaya bisa ditindaklanjuti kembali oleh daerah. c-may

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.